<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensi yang serius, mulai dari kerusakan fisik dan psikis, gangguan kepribadian, stigma sosial, hingga masalah ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif ini dengan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan menelaah urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yakni: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui pendekatan therapeutic community, keagamaan, serta dukungan sosial; dan (3) tahap bina lanjut untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan aspek biopsikososial-spiritual, meningkatkan kontrol emosi, serta mencegah kekambuhan (relapse). Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, dan konsistensi dalam pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
