Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Abrillioga, Abrillioga
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio; Abrillioga, Abrillioga
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.162

Abstract

Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem check and balances memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.
Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Abrillioga, Abrillioga; Akuntari, Nur Intan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 1 (2025): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/5gyzry58

Abstract

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensi yang serius, mulai dari kerusakan fisik dan psikis, gangguan kepribadian, stigma sosial, hingga masalah ekonomi dan spiritual. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif ini dengan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan menelaah urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencakup tiga tahapan utama, yakni: (1) rehabilitasi medis atau detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat; (2) rehabilitasi non-medis melalui pendekatan therapeutic community, keagamaan, serta dukungan sosial; dan (3) tahap bina lanjut untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat melalui pendidikan atau pekerjaan. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan aspek biopsikososial-spiritual, meningkatkan kontrol emosi, serta mencegah kekambuhan (relapse). Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, dan konsistensi dalam pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio; Abrillioga, Abrillioga
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.162

Abstract

Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem check and balances memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.
Co-Authors Akuntari, Nur Intan MANIK, JEANNE DARC NOVIAYANTI Muhammad Syaiful Anwar Ndaru Satrio rafiqa sari