Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Yustitia Jurnal Penelitian Serambi Hukum
MANIK, JEANNE DARC NOVIAYANTI
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN HAK PISTOLEE BAGI TERPIDANA KURUNGAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PANGKALPINANG) Oktarika, Ayu; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Toni, Toni
Jurnal Yustitia Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i1.1964

Abstract

ABSTRAK  Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk dari pembinaan narapidana adalah dengan memperhatikan dan memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pistolee merupakan Hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang dijatuhi pidana kurungan. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, penerapan Hak Pistolee belum pernah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan membuktikan bahwa Hak Pistolee masih sangat asing bagi para petugas. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang belum pernah mendapatkan sosisalisasi mengenai Hak Pistolee. Faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Hak Pistolee antara lain adalah faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum serta faktor masyarakat. Hak Pistolee dikhususkan untuk narapidana kurungan artinya Hak Pistolee hanya didapatkan oleh narapidana kurungan sementara narapidana penjara tidak boleh mendapatkan Hak Pistolee.Kata Kunci: Hak Pistolee, Pembinaan Narapidana, Pidana Kurungan.
Kajian Kriminologi Terhadap Pengunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang Kurniawan, Lendra Dika; Rahmawan, Alfin Dwi; Manik, Jeanne Darc Noviayanti
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n1.p89-101

Abstract

The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The results in this study are based on several case findings and also some literature, Bitcoin cryptocurrency provides opportunities for illegal transactions or transactions that are used for negative actions. There is strong speculation that Bitcoin is very vulnerable to be used as a medium for money laundering or other misuse such as terrorism financing, arms and drug trafficking to several other forms of crime. This is possible because Cryptocurrency has a Blockchain-based encryption system that has sufficient effectiveness, complexity, and anonymity. There are also attempts to engineer Bitcoin as a recognized currency in Indonesia, this can be seen from the use of Bitcoin and the emergence of legality against Bitcoin Cryptocurrency.
MITIGASI ANCAMAN SOCIAL ENGINEERING BAGI UMKM MELALUI PROGRAM SOSIALISASI DI KOTA PANGKALPINANG Anggita, Wenni; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Zaliman, Iski
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v6i1.4556

Abstract

Kasus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) semakin meningkat, dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai target utama. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah phishing, di mana pelaku berpura-pura menjadi perwakilan resmi suatu lembaga untuk mendapatkan data pribadi korban. Pelaku kejahatan siber semakin agresif dalam mengeksploitasi kelemahan digital pelaku UMKM, termasuk melalui perangkat yang digunakan oleh karyawan. Kurangnya kesadaran akan keamanan digital menyebabkan UMKM menjadi rentan terhadap ancaman ini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan pelaku UMKM terhadap ancaman social engineering serta membekali mereka dengan strategi mitigasi yang tepat. Program ini melibatkan 30 pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai mitra kegiatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta Focus Group Discussion (FGD) mengenai pengamanan digital. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 89,3% peserta merasakan manfaat signifikan dari sosialisasi ini, dengan peningkatan kesadaran terhadap ancaman rekayasa sosial dan pemahaman lebih baik dalam mengamankan informasi digital mereka. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelaku UMKM masih memerlukan edukasi lebih lanjut terkait ancaman social engineering agar dapat beradaptasi dengan ekosistem digital yang semakin berkembang. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat direkomendasikan guna meningkatkan keamanan digital pelaku UMKM secara lebih komprehensif.
Pembuktian Tindak Pidana Mineral dan Batubara Dalam Putusan Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba) Wahyuni, Putri; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1291

Abstract

This research aims to find out and analyze the evidentiary system in Indonesia in terms of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure based on the theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the evidentiary system in Indonesia viewed from theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the basis for the judge's consideration of the acquittal verdict. Analyze the basis of the judge's consideration of the acquittal decision. Type of research uses juridical-normative legal research, with qualitative analysis of legal materials. Analysis of legal materials qualitatively. The types and sources of legal materials in the research consist of the following types primary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Technique The technique of collecting legal materials is by library study techniques, obtained from secondary legal materials through the collection of legal materials and investigation of legal materials in the literature. Legal materials in the literature. The results of this study analyze the tool evidence on the theory of evidence and identify the advantages and disadvantages of the negative theory of evidence. theory of proof negatively. Understanding the judge's decision in making an acquittal verdict through a theoretical approach approach with the suitability of valid evidence and the judge's belief.
Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Lina Mukherjee Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Studi Putusan Nomor : 726/Pid.Sus/2023/PN Plg Zakiyyah, Faizah; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1292

Abstract

This research discusses the criminal offense of religious blasphemy committed by Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee), as regulated under Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The primary focus of this study is to analyze the judge's decision in Case Number: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg through the lens of the legal certainty principle. In this case, the defendant was sentenced to 2 years in prison and fined IDR 250,000,000, or an additional 3 months of imprisonment, for uploading a video in which she recited the basmalah while eating pork—an act considered offensive to Islam. This research adopts a normative juridical approach using qualitative data analysis techniques. The findings show that although the defendant’s actions were perceived to violate religious norms, the severity of the sentence appears to overlook the principles of justice and proportionality. The verdict is considered excessive and does not reflect balanced legal protection, particularly for the defendant, who is also entitled to legal certainty as a citizen. In the context of legal certainty, the decision raises concerns due to the subjective and ambiguous interpretation of the element “inciting hatred.”
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Balunijuk (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Pgp) Munte, Hanni Nurhazizah; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Robuwan, Rahmat
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1347

Abstract

Criminal liability is defined as the continuation of objective blame that exists in a criminal act and subjectively meets the requirements to be punished for the act. Corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Legal certainty is the basis for a State in implementing applicable laws or regulations. Judges impose sentences based on the principles of justice, legal certainty, and benefit. The study aims to determine and analyze criminal liability and the basis for the judge's considerations in Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp. The legal research method in this study is normative legal research. The results of the study showed that M met the elements of criminal liability. The basis of the judge's consideration is that there are aggravating and mitigating reasons. This study concludes that M committed the crime of corruption by fulfilling the elements of error and elements of illegality.
Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak  Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang) Hasmonel; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/12xatj83

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak (LPKA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pola Pembinaan yang dilakukan bagi anak dan kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum yang khususnya berada LPKA Pangkalpinang dan Tangerang. Penelitian menggunakan metode Yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan kasus. Program pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan yang berupa pelatihan yang diadakan petugas LPKA dengan bekerjasama dengan pihak lain, dan program pembinaan kepribadian yang berupa sekolah dan beberapa pembinaan. Seluruh proses pembinaan anak didik dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan anak  kepada masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Kedudukan anak tetap sebagai anak yang mempunyai hak dan kewajiban, hanya saja berada dalam LPKA.
PENGATURAN HUKUM PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG WILAYAH NEGARA Manik, Jeanne Darc Noviayanti
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i1.954

Abstract

The arrangements area of the country is done to provide legal certainty and clarity to citizens on the territory of the country. Area of the country as outlined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has an arrangement the Government of Indonesia that protects the Nations Indonesia, the utilization of earth, water, and air as well as the natural resources contained therein for the most of people's prosperity, decentralization of Government to the areas large and small that are autonomous in the frame of the unitary State of the Republic of Indonesia; and social welfare for all the people of Indonesia.
LAW ENFORCEMENT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESOURCE CONSERVATION Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Wirazilmustaan, Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2019): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i1.1035

Abstract

Conservation of natural resources is a natural resource management whose utilization is done wisely to ensure the continuity of its availability by maintaining and improving the quality of diversity and value. Conservation of natural resources and ecosystems aims to achieve the realization of the sustainability of natural resources and the equilibrium of the ecosystem so that it can better support the efforts to improve the community welfare and the quality of human life. The problem are the implementation of conservation of natural resources and its ecosystem in the region based on Act No. 5 of 1990 and law enforcement against perpetrators of the conservation of natural resources and ecosystems. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. The conservation of natural resources and ecosystems is based on preserving the ability and utilization of natural resources and their ecosystem in a harmonious and balanced environment. The conservation of natural resources and ecosystems is conducted through the protection of life-supporting systems, preserving the diversity of plant and animal species along with its ecosystem and the sustainable utilization of natural resources and ecosystem.
Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif Agustian, Rio Armanda; Manik, Jeanne Darc Noviayanti
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2236

Abstract

Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is the first Act in the field of information technology and electronic transactions as a product of much-needed legislation and has become the spearhead that lays the groundwork for regulation in the field of technology utilization, although now during the implementation of the ITE Act experienced some problems regarding legal certainty about criminal provisions after the decision Constitutional Court, protection personal data and criminal investigation. Method in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Government supports the development of IT through its legal infrastructure and arrangements so that the use of IT is carried out safely to prevent its misuse by paying attention to the religious and socio-cultural values of Indonesian people. Side of protection and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally. Protection of personal data in conducting activities in cyberspace can be the right to enjoy a private life and free from all kinds of interference, right to be able to communicate with others without the act of spying and right to supervise access to information about one's personal life and data.
Co-Authors Abrillioga, Abrillioga Akuntari, Nur Intan Fitri, Lezi Hasmonel Iski Zaliman Kurniawan, Lendra Dika Munte, Hanni Nurhazizah Oktarika, Ayu PUTRI WAHYUNI Rahmawan, Alfin Dwi Rio Armanda Agustian Robuwan, Rahmat Rosdiana, Ita Toni, Toni Wardhana, Muhammad Aditya Wenni Anggita, Wenni Wirazilmustaan, Wirazilmustaan Zakiyyah, Faizah