<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2) urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 116, Pasal 148 dan Pasal 161 KHI, sedangkan dalam hukum Perdata Indonesia belum diatur mengenai khulu’, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan turunan. Urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia adalah untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan khulu’, membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri, menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, serta meminimalisir konflik antara suami dan istri karena istri memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik.]]>
Copyrights © 2025
