Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research JURNAL YURIDIS UNAJA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Zaaken: Journal of Civil and Business Law Alsina : Journal of Arabic Studies Collegium Studiosum Journal Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa ZAWA:Management of Zakat and Waqf Journal Joong-Ki Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Joong-Ki Al-Tarqiyah : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab
Qodri, Muhammad Amin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Sayuti, Ageng Triganda; Qodri, Muhammad Amin; Putra, Taufan Dyusanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yang turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakat secara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan dengan perusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapat permasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan tersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal lebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebih leluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasama tersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya, sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjian tersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinas terkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikian menyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsep perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitas yang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas serta penerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang seimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Yosep Musa Nainggolan; Taufik Yahya; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8923

Abstract

Transition of land rights and ownership rights over units of flats through sale and purchase can only be registered if proven by a deed made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable legislation. The relevant right holder is obliged to register the amendment to his land right to the Land Office, because land registration is a strong proof of the abolition of ownership rights and the legality of the transfer and encumbrance. The purpose of this research is to find out and analyze the reasons for not registering the transfer of land rights and why many people in Selat Village, Pemayung Subdistrict, Batanghari Regency, do not transfer land rights before the PPAT and the legal consequences of the land purchase agreement under the hand as a condition for registration. transfer of land rights. The population in this study is the people of the Selat Village who have been buying and selling land under their hands. The total population is 112 people. With details of 52 people who have been buying and selling land under the hand. The number of samples is 10 people, 6 people doing buying and selling transactions only attended by both parties and 4 others through the Village Head and attended by both parties. Data sources from this study are primary data, secondary data and tertiary data. Analysis of the data used is qualitative, which is an analysis based on the data presented to be classified based on the problem under study and then described based on the legal norms that govern it. Keywords: Buy; Sell; Land Abstrak Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan hak atas tanahnya kepada Kantor pertanahan, karena pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengapa masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari banyak yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT serta akibat hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Selat yang sudah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Total populasinya adalah sebanyak 112 orang. Dengan rincian 52 orang yang telah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 10 orang, 6 orang melakukan transaksi jual beli hanya dihadiri kedua belah pihak dan 4 orang lagi melalui Kepala Desa dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang tersajikan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dideskripsikan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Kata Kunci: Jual; Beli; Tanah
Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi Rista Rista; Muhammad Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9499

Abstract

Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan CV. Analis Konstruksi untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian konstruksi antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik? (2)Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV.Analis Kontruksi? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Metode pendekatan yuridis empiris dalam tugasnya memaparkan fakta dan menjelaskan dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Namun pelaksana pekerjaan konstruksi mengalami hambatan sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang  telah ditentukan dalam kontrak. pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kata Kunci : Perjanjian, Pelaksanaan Kontrak Kerja   Abstract Construction Services explains that what is meant by a Construction Work Contract is the entire document that regulates the legal relationship between service users and service providers in the implementation of construction work. The New Classroom and Gapura Development Agreement at the Batanghari SMKPP was made in the form of a standard contract that contained a chartering agreement between the Jambi Provincial Education Office and CV. Analis Konstruksi to carry out, complete and maintain work The research objectives to be achieved in this study are as follows: (1) To find out and analyze how the implementation of rights and obligations in the construction agreement between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office going well? (2) To find out and analyze what are the constraints in the implementation of construction work contracts between the Jambi Provincial Education Office and CV.Analis Konstruksi The research method used is a type of juridical and empirical research, namely research that focuses on research in the field to obtain primary data. The empirical juridical approach method in its task of describing the facts and explaining with the help of hypotheses in accordance with the law. However, the construction work experienced obstacles which caused negligence which resulted in not fulfilling the achievements as specified in the contract. on the Construction of New Classroom and Archway Work in Batanghari Vocational School between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office. Keyword: Agreement, Work Contract Implementation
Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia Refo Afdhal; Umar Hasan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12688

Abstract

This study aims to see the comparison between two laws in two countries, namely the State of Indonesia which uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303. The problem is what are the similarities and differences in the arrangements for polygamy in the two countries. This type of research is normative, namely scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science. The result of this research is the arrangement of polygamy in Indonesia and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion: The Malaysian Law Deed 303 has similarities which include enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications, reasons for husbands to do polygamy, there are regulations regarding the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the criminal threat. Suggestion: that in order to create legal certainty, the Indonesian government must make improvements in the regulation of polygamy and increase fines and imprisonment. Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu  apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami. Kesimpulan: dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya pengaturan mengenai persyaratan poligami, sanksi pidana, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.
Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Vaula Surya Hannifa; Johni Najwan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15919

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.
ANALYSIS OF SYARI'AH ACCOUNTING IN MURABAHAH FINANCING AT THE SYARI'AH MANDIRI BANK IN JAMBI BRANCH Mukhzarudfa Mukhzarudfa; Muhammad Qodri
ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research Vol. 4 No. 1 (2020): Iltizam Journal of Shariah Economic Research
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.169 KB) | DOI: 10.30631/iltizam.v4i1.555

Abstract

This study intends to find out the murabahah financing procedure and analyze the murabahah financing accounting system implemented at the Jambi SyariahMandiri Bank Branch. In this study analyzing data with a qualitative descriptive approach, and collected by doing documentary studies, observations and interviews. This study concludes that the general procedure for submitting murabahah financing to Bank SyariahMandiri in four ways, the first is to propose a letter of intent to use murabahah financing products, the second is to analyze the ability to pay installments, goodwill and collateral, the third is approving proposals and fourth is to execute a murabahah contract. Meanwhile, the Islamic accounting system applied in Bank SyariahMandiri uses a sigma system which is useful for recording murabahah financing. An accounting system is a system that includes several forms, both in the form of journals, procedures, and tools used to process financial accounts. This analysis supports the murabahah accounting system in Islamic banking. Then, compare the records of financial transactions with PSAK 59
Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja : (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah) Gita Rahmani; M Amin Qodri; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.16009

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya  dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.   Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja
THE ROLE OF ISLAMIC SOCIAL MARKETING AS A MEDIATION VARIABLE ON THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SYARIAH ON DECISIONS TO PAY ZIS THROUGH ZAKAT MANAGERS NURIDA ISNAENI; MUHAMMAD QODRI
Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019
Publisher : Prodi Manaj. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-masraf.v4i2.222

Abstract

This study aimed to analyze the effect of application of Maqashid Syariah on the decision of Muzaki in paying ZIS, to analyze the effect of the application of Maqashid Syariah on social marketing carried out by zakat managers, and to analyze the effect of social marketing on Muzaki decision in paying ZIS. Finally, to analyze whether social marketing is able to mediate between maqashid syariah towards Muzaki decision in paying ZIS to zakat managers. This study used the Structural Equation Model (SEM) method with quantitative descriptive analysis by using software tools, Lisrel and SPSS. in this study used a sample of 360 respondents who became muzaki (zakat payers) in Jambi province. The results of the SEM method concluded that the Maqashid Syariah variable directly affected social marketing, while not directly towards the decision to pay ZIS. Direct social marketing also influences the decision to pay ZIS. Finally, in this study, social marketing as an intervening variable provided mediation effect (direct mediation) indirect only between maqashid syariah and the decision to pay ZIS.
Pelatihan Metode Pembelajaran Aktif Bagi Guru Untuk mengatasi Learning Loss Di Madrasah Nurul Iman Kota Jambi Budi Sanjaya; Muhammad Qodri; Tomi Enramika; Zakiyatunnisa Al Mubarokah; Putri Hardiyanti; Rasidin; Ali Musa Lubis; Mursyid; Irfan; Mustar
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 2.1 Desember (2022): SPECIAL ISSUE
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.153 KB)

Abstract

Pasca terjadinya pandemi covid-19 banyak menimbulkan dampak dalam proses pembelajaran seperti loss learning. Loss learning juga terjadi pada Madrasah Nurul Iman Kota Jambi dimana siswa kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran di madrasah, pembelajaran di dominasi oleh guru mengakibatkan pembelajaran cenderung kurang aktif. Berdasarkan permasalahan tersebut memunculkan ide dari beberapa dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untukmemberikan bimbingan kepada guru - guru dimadrasah tersebut agar menambah kapasitas pengetahuan mengenai metode pembelajaran aktif didalam kelas. Adapun metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat( PKM ) ini adalah pelatihan atau workshop yang berlangsung dalam satu hari dengan peserta guru – guru madrasah yang bertempat di Madrasah Nurul Iman Kota Jambi. Sedangkanmateri yang disampaikan dalam pelatihan yaitumetode pembelajaran aktif dan penerapannya didalam kelas serta merumuskannya dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan harapan agar pembelajaran di Madrasah Nurul Iman Kota Jambi tidaklagi hanya didominasi oleh guru tapi berpusat kepada siswa. Setelah pelatihan ini dilakukan guru – guru menunjukan respon yang sangat positif,mengikuti kegiatan dengan antusias dalam bentuk praktik dan diskusiserta menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia pendidikan.
Language Disorders in Autistic Students in Learning Arabic at Elementary School of Anak Shaleh Malang Muhammad Qodri; Almu Padol
Alsina : Journal of Arabic Studies Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/alsina.4.2.12287

Abstract

This article aims to describe the types of autistic and language disorders experienced by autistic students, problems of learning arabic faced by autistic students and the teacher's efforts in overcoming problems caused by language disorders when learning Arabic. This article uses a descriptive qualitative approach. data collection through interviews, observation, documentation. Data collected were analyzed through the steps of data reduction, data presentation, drawing conclusions. The findings of this article are: (1) the types of autism and language disorders experienced were: Suffering from attention deficit hyperactivity disorder and autism with active group classification but rarely or called mild autism. Experiencing Autism with the type of Asperger's syndrome. Experiencing severe autism, the characteristics that appear in this student are having trouble communicating, he likes to be quiet with his own activities. (2) The problems in language disorders are: hard to get along and slow in receiving lesson information and Weak Academic Skills, Communication and Behavior. (3) the teacher’s endeavor to solve these problems, they are Take a different special approach, including by frequently communicating lightly. Collaborate between teachers. Provide full opportunities for GPK to assist and carry out therapy, both at home and at school.
Co-Authors Afi Parnawi Akhmad Fikri Rosyadi Ali Musa Lubis Alissa, Evalina Alissa, Evalina Almu Padol Budi Sanjaya Dina Chabib Uluum Elkas, Putri Nabilah Faizah Bafadhal Gita Rahmani Herlina Manik Herlina, Nelli Irfan Johni Najwan Khaira, Ulfa Lili Naili Hidayah M. Zulva Aulia Mubarokah, Zakiyatunnisa Al Mukhzarudfa, Mukhzarudfa Mursyid Muskibah Mustar Nelli Herlina Nurida Isnaeni Pahlefi . Pebrianto, Dony Yusra Prasna, Adeb Davega Putra, Taufan Dyusanda Putri Hardiyanti Raffles Raffles Rafiqi Rafiqi Rafiqy Rafiqy Rasidin Refo Afdhal Rema Syelvita Rista Rista Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rosmidah Sasmiar Sasmiar Sasmiar, Sasmiar Sayuti, Ageng Triganda Septriana, Dina Sulistiyo, Urip Taufik Yahya Tomi Enramika Umar Hasan Vaula Surya Hannifa Yetniwati Yetniwati Yosep Musa Nainggolan