<![CDATA[Tujuan studi ini adalah mencari tahu dan menganalisis perihal mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kebocoran rekam pasien layanan telemedecine. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara kritis dan sistematis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Permenkes Rekam Medis tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terkait keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik pasien, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya dan berpotensi merugikan pasien. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga tidak dapat secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap rekam medis layanan telemedicine, sehingga telah ditemukan adanya kekosongan norma mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran rekam medis pasien dalam layanan telemedecine. Artikel ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa alternatif sebagai solusi dari sengketa kebocoran rekam medis pasien layanan telemedecine serta menguraikan tahapan-tahapan mediasi secara sistematis sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat efisien, fleksibel, dan mengedepankan asas win-win solution bagi para pihak yang bersengketa.]]>
Copyrights © 2025
