<![CDATA[Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mengetahui berkenaan dengan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam penyelesaian perkara pidana dan menjawab permasalahan yang dihadapi tersangka dalam memperoleh hak pada proses peradilan pidana. Adapun metode yang dipergunakan di kajian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwasanya pengimplementasian dari asas praduga tak bersalah di Indonesia masih belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik, sebab belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur hak-hak yang tersangka miliki pada proses perkara pidana, dikarenakan KUHAP sendiri hanya menegaskannya dalam penjelasan umumnya saja serta pengaturan lainnya diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, pada praktik penerapan asas ini ditemukannya berbagai permasalahan yang mengarah pada ketidakadilan atas hak yang tersangka miliki pada proses peradilan pidana, dan hanya menitikberatkan kepada kepentingan di satu pihak saja yaitu aparat penegak hukum, sehingga untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara hak dari tersangka dan aparat penegak hukum perlu adanya suatu aturan yang jelas untuk dapat mengatur kedudukan dari antara keduanya serta agar tercapainya tujuan hukum.]]>
Copyrights © 2025
