<![CDATA[Isu kemiskinan dan ketidakstabilan pangan merupakan tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia hingga kini. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah telah dirancang untuk menjamin akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin, implementasinya di tingkat lokal kerap menemui hambatan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika dan hambatan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada stabilitas pangan di tingkat daerah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, penelitian ini menyoroti deviasi antara rancangan kebijakan formal (top-down) dengan realitas implementasi (bottom-up). Hasil penelitian menunjukkan bahwa “jalan berliku” dalam pelaksanaan kebijakan muncul karena tiga faktor utama, yaitu hambatan struktural (data dan koordinasi), prosedural/birokrasi (inefisiensi administrasi), dan sosial-politik (intervensi kepentingan lokal). Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan manfaat bagi rumah tangga miskin, sehingga menghambat tujuan stabilitas pangan nasional. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan integritas data, peningkatan akuntabilitas lokal, serta kolaborasi lintas aktor sebagai prasyarat utama tercapainya ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
