<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Kota Batam dan merumuskan alternatif kebijakan berbasis lex specialis yang kontekstual dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Analisis didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan dan kebijakan), literatur ilmiah, serta data sekunder resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional untuk melarang impor pakaian bekas telah ada, penerapannya di Batam belum efektif karena karakteristik wilayah (status kawasan perdagangan bebas), keberadaan pelabuhan kecil dan jalur tikus, praktik undeclared, fragmentasi kapasitas pengawasan antarinstitusi, dan masalah integritas aparat. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan legalisasi terbatas yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai lex specialis bagi Batam, aturan ini bersifat khusus, terharmonisasi dengan norma nasional, dan mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan (klasifikasi risiko, kewajiban pembongkaran dan pemrosesan di fasilitas tersertifikasi, penomoran batch untuk traceability, skema trusted-trader/fast-lane, mekanisme fiskal proporsional untuk sanitasi dan limbah, integrasi data melalui single-window, serta program pembinaan UMKM). Rancangan ini disarankan diuji melalui pilot terstruktur disertai indikator kinerja dan audit independen sebelum perluasan kebijakan.]]>
Copyrights © 2025
