<![CDATA[Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, implementasi kurikulum ini di sekolah negeri tidak hanya ditentukan oleh kesiapan guru dan siswa, melainkan juga oleh peran birokrasi pendidikan sebagai penghubung kebijakan pusat dan pelaksana di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi pendidikan dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah negeri, khususnya pada aspek regulasi, koordinasi, supervisi, partisipasi stakeholder, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi berperan signifikan dalam aspek regulasi (78%), koordinasi pusat-daerah (72%), dan partisipasi stakeholder (74%), namun masih lemah pada aspek anggaran (65%) dan kapasitas SDM birokrasi (63%). Temuan ini memperlihatkan bahwa birokrasi lebih dominan berperan sebagai fasilitator kebijakan dibandingkan sebagai inovator. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas birokrasi, penerapan performance-based budgeting, serta reformasi supervisi agar lebih substantif dan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada birokrasi pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif sehingga kebijakan dapat berjalan efektif, relevan, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2024
