<![CDATA[Tata kelola pasar Rengasdengklok megalami berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah yang tidak beraturan, kemacetan, serta tidak tertatanya para pedangang karena didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berinisiasi melakukan relokasi untuk menata ulang pasar Rengasdengklok, namun proses relokasi mengalami berbagai penolakan pedagang terutama PKL. Penolakan para pedagang dengan alasan harga kios yang ditawarkan pihak ketiga kurang sesuai atau terlalu tinggi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan para pedagang dalam tata kelola pasar dengan menggambarkan peran masing-masing. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa sarana prasarana yang disediakan di pasar baru belum siap dalam memenuhi kebutuhan para pedagang, serta harga kios yang ditetapkan terlalu tinggi. Kehadiran PKL yang tidak mengikuti ketentuan sewa juga dirasakan menjadi ketidakadilan bagi warga Ikatan Para Pedagang Rengasdengklok (IPPR). Peran sektor privat yaitu PT VIM menjadi dominan dalam pengelolaan pasar, sehingga para pedagang perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memperoleh pelayanan agar kenyamanan pasar tetap di perhatikan PT VIM. Kesimpulan bahwa peran Pemda setelah dilakukan relokasi dialihkan kepada sektor privat, sehingga koordinasi pengelolaan pasar dilakukan antara IPPR dengan PT VIM.]]>
Copyrights © 2023
