<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of the Good Governance principles in the control of tobacco and electronic cigarette advertisements, specifically in Government Regulation No. 28 of 2024. This regulation imposes restrictions on tobacco and electronic cigarette advertisements to protect public health from the harmful effects of tobacco consumption. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The data used includes relevant legislation, academic literature, and international documents such as WHO guidelines. The analysis compares this regulation with the principles of Good Governance, such as transparency, accountability, participation, and fairness. The results of the study show that although PP No. 28 of 2024 has good intentions to protect public health, its implementation does not fully reflect the principles of Good Governance. The strict restrictions on tobacco advertising could harm the industry sector, including the economic rights of entrepreneurs and workers, which should also be considered in the policy. The conclusion of this study is that the regulation needs to be revised to achieve a better balance between protecting public health and safeguarding the economic rights of industry stakeholders. The implications of this study highlight the importance of a more inclusive and participatory approach in formulating advertising control policies, which not only prioritize public health but also support the economic sector involved. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur pembatasan iklan produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak konsumsi tembakau. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, literatur akademik, serta dokumen internasional seperti pedoman WHO. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi ini dengan prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 28 Tahun 2024 memiliki tujuan yang baik dalam melindungi kesehatan masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance. Pembatasan yang ketat terhadap iklan rokok berpotensi merugikan sektor industri, termasuk hak ekonomi pengusaha dan pekerja, yang seharusnya juga diperhatikan dalam kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi tersebut perlu direvisi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan kesehatan masyarakat dan perlindungan hak ekonomi pelaku industri. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan pengendalian iklan, yang tidak hanya mengutamakan kesehatan publik tetapi juga mendukung sektor ekonomi yang berkepentingan.]]>
Copyrights © 2025
