<![CDATA[      Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan aktivitas demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.      Demonstrasi mahasiswa UI yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit, akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti. Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.     Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya. Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.      Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP. Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.]]>
Copyrights © 2000
