<![CDATA[Digitalisasi arsip perkara peradilan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan di Indonesia. Implementasi digitalisasi mendukung prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman, serta mempercepat proses penanganan perkara dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap data perkara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait digitalisasi dan pelayanan public. Kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung inovasi digital yang dimuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bertujuan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi arsip peradilan memberikan kemudahan dalam akses informasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta isu keamanan data. Selain itu, implementasi regulasi yang belum sepenuhnya matang dan koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan digitalisasi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan good governance dalam sistem peradilan, diperlukan penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan dan reorganisasi bagi petugas pengadilan, serta pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.]]>
Copyrights © 2024
