Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Jurnal Sains Student Research Jurnal Global Ilmiah Jurnal Media Akademik (JMA)
Santi Rima Melati
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Perjanjian Lisensi Pemanfaatan Hasil Riset Santi Rima Melati; Lucky Dafira Nugroho; Ida Wahyuliana
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 2: Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v15i2.17734

Abstract

Upaya menyejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat. Kegiatan penelitian ini ada yang membutuhkan dana untuk pelaksanaannya.  Oleh karena itu, terkadan perlu bantuan dana dari para lembaga donor baik nasional maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Hal ini menjadi rumit manakala penelitian itu. Menghasilkan produk, gagasan, atau penemuan yang berpotensi diberikan hak kekayaan intelektual dan selanjutnya dikomersialisasikan untuk mendapatkan pendapatan. Artikel ini hendak mengkaji aspek hukum dalam upaya pemanfaatan hasil riset yang didanai pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif.  Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum dengan diberikan hak cipta dan paten itu dimiliki oleh peneliti. Pemanfaatan hasil riset dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi. Model perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan karena peneliti dan founder mendapatkan hak yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.
Dissemination of the role of local government in providing legal Protection to MSMEs in the Tourism Sector Lon Malang Beach, Sokobanah District, Sampang Madura Regency Muhammad Hanif Aliyyuddin; Azzahra Dita Pratiwi; Lucky Dafira Nugroho; Santi Rima Melati
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 12 (2022)
Publisher : Peneliti Teknologi Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59247/jppmi.v2i12.187

Abstract

Regional Government is one of the tools in the governance system. According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (hereinafter referred to as the Regional Government Law) the regional head is an element of Regional Government administration who leads the implementation of government affairs which fall under the authority of the autonomous region. Meanwhile, Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and the Regional People's Legislative Assembly according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy in the system and principles of the State in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The role of regional government in regional development planning is government that has very strategic authority and a strategic position, this is related to its function as a "public service" to improve welfare, prosperity, security, justice and peace for the community. In particular, local governments play an important role in providing protection for existing MSMEs. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are productive business units that stand alone, which are carried out by individuals or business entities in all economic sectors. In this case the MSMEs that must be given protection by the Regional Government are mainly MSMEs in the tourism sector which are located on Lon Malang Beach, Sokobanah District, Sampang Madura Regency. Because in this case it can provide increased welfare for communities around the coast and can increase regional income.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MELALUI PERADILAN ADAT DAN JALUR HUKUM POSITIF Ratna Wulandari; Dwi Arina Fahrun Nisa; Ulil Farrohah; Santi Rima Melati
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 6 (2024): Desember : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i6.2944

Abstract

Konflik tanah merupakan masalah umum dalam masyarakat agraris, dan Indonesia menghadapi kendala yang cukup besar dalam menyelesaikannya mengingat perbedaan budaya dan sistem hukumnya. Konflik sering kali muncul dari kompleksitas kepemilikan tanah, terutama akibat perampasan tanah, pengalihan hak secara ilegal, dan ambiguitas hukum. Pada tahun 2024, ratusan ribu keluarga terkena dampak sengketa tanah terbesar di Asia, yang terjadi di Indonesia. Konflik ini sering kali mencakup kegiatan ilegal, seperti penguasaan tanah tanpa hak, yang secara terang-terangan melanggar batasan yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan adat, yang mengutamakan mediasi dan adat setempat, dan jalur hukum positif, yang memberikan kejelasan dan perlindungan hukum, adalah dua cara penyelesaian sengketa tanah. Dengan membandingkan dua metode penyelesaian sengketa tanah termasuk kegiatan ilegal, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan peradilan adat sekaligus membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan
Business Contract For Commercialization Of Research Results Funded By Universities For The Development Of Edutourism In Bangkalan Melati, Santi Rima; Nugroho, Lucky Dafira; Wahyuliana, Ida
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28039

Abstract

The article discusses the potential of Indonesia's abundant natural resources as a foundation for achieving equitable prosperity, as mandated by the 1945 Constitution. It emphasizes the importance of managing these resources through the development of science and technology to enhance national competitiveness. The research highlights the need for effective commercialization of research outcomes, which can include theories, ideas, and practical products, to create economic value and benefit society. The study identifies an ideal model for business contracts in the commercialization of research results, advocating for a proportional profit-sharing agreement. This model ensures fairness between researchers and funding entities, promoting equitable rights and obligations. The research methodology is empirical, focusing on social phenomena and realities within the community, and involves interviews and data collection from various tourism destinations in East Java. The findings suggest that the commercialization of research results, particularly in the context of edutourism, requires clear contractual agreements to delineate the rights and responsibilities of all parties involved. This approach aims to foster sustainable tourism development while maximizing the economic benefits derived from research innovations.
Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya Syarimah, Nor; Rima Melati, Santi
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i2.139

Abstract

Pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) adalah salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memungkinkan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah ketika terdapat beberapa tindak pidana dalam satu berkas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari penunjukan Majelis Hakim yang sama dalam perkara splitsing di tingkat banding serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas perkara bertujuan untuk mempercepat proses pembuktian dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Penunjukan Majelis Hakim yang sama diharapkan dapat menghindari disparitas hukum dan memastikan keadilan dalam putusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemisahan berkas perkara dan penunjukan Majelis Hakim yang sama merupakan langkah penting dalam sistem peradilan untuk mencapai keputusan yang adil dan konsisten. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan hakim yang cermat dalam memutuskan perkara untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.
Digitalisasi Arsip Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Good Governance Arina, Novia; Melati, Santi Rima
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi arsip perkara peradilan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan di Indonesia. Implementasi digitalisasi mendukung prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman, serta mempercepat proses penanganan perkara dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap data perkara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait digitalisasi dan pelayanan public. Kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung inovasi digital yang dimuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bertujuan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi arsip peradilan memberikan kemudahan dalam akses informasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta isu keamanan data. Selain itu, implementasi regulasi yang belum sepenuhnya matang dan koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan digitalisasi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan good governance dalam sistem peradilan, diperlukan penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan dan reorganisasi bagi petugas pengadilan, serta pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP KASUS PEMASANGAN IKLAN SECARA EKSKLUSIF PADA MEDIA Nur Mulia Isnai Angraini; Ananta Fitri Handayani; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cy0krj14

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik pemasangan iklan secara eksklusif pada media yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktik eksklusivitas iklan sering kali menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk mendapatkan akses yang sama dalam memasarkan produknya melalui media tertentu. Hal ini dapat melanggar prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (case approach), guna menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus pemasangan iklan eksklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media dapat mengarah pada penguasaan pasar dan menutup peluang kompetitor, sehingga termasuk dalam kategori penyalahgunaan posisi dominan. KPPU memiliki peran penting dalam menegakkan hukum melalui penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif untuk menjaga terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif. Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha terhadap kasus iklan eksklusif diharapkan mampu mencegah praktik monopoli dan melindungi kepentingan publik serta pelaku usaha lain secara seimbang.
KEABSAHAN PERJAJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN SALAH SATU PIHAK Ananda Andri Zalman Maulana; Angie Kesuma Putri; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8taqpv22

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, kajian ini menganalisis ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak secara normatif tidak memenuhi syarat kesepakatan karena menimbulkan keraguan fundamental mengenai pertemuan kehendak yang nyata dan bebas. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengecualian berlaku jika digunakan surat kuasa yang sempurna, yakni yang dibuat secara otentik di hadapan notaris, mencantumkan kewenangan yang spesifik dan limitatif, serta dibuat sebelum penandatanganan PPJB. Meskipun demikian, penggunaan surat kuasa tetap mengandung risiko penyangkalan oleh pemberi kuasa dengan dalih penipuan atau paksaan. Penelitian ini merekomendasikan agar seluruh pihak hadir secara fisik saat penandatanganan PPJB, atau jika tidak memungkinkan, menggunakan surat kuasa otentik yang sangat spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL Nurul Hidayati; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1knbjc66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap permohonan perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada studi kasus Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl. Di mana permohonan diajukan oleh ibu dari ahli waris yang masih di bawah umur. Permohonan perwalian ini muncul karena ahli waris pengganti tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum secara mandiri, sementara keluarga dari pihak ayah sedang mengurus penetapan ahli waris kakeknya. Dalam praktiknya, permohonan perwalian ahli waris memerlukan pertimbangan hukum dan sosial yang mendalam agar hak ahli waris, terutama yang masih di bawah umur atau tidak mampu secara hukum, dapat terlindungi secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pertimbangan dan kriteria yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek kepentingan terbaik ahli waris, bukti hukum terkait status ahli waris, serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan gambaran penting tentang mekanisme dan pertimbangan hakim dalam perwalian ahli waris, serta implikasi terhadap perlindungan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 Keisya Ayudha Wianto; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0ekk5x40

Abstract

Peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan institusi perkawinan, khususnya tingginya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqāq). Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat fungsi kontrol yudisial melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis serta implikasi penerapan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai prasyarat pengabulan perceraian dengan alasan syiqāq. Ketentuan tersebut dipahami sebagai manifestasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian (to complicate divorce) sekaligus upaya membangun standar pembuktian objektif guna memastikan bahwa suatu perkawinan telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bukan sekadar konflik sementara atau keputusan emosional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan perceraian yang bersifat impulsif, memperkuat kualitas pertimbangan hakim, serta mendorong optimalisasi upaya perdamaian sebelum perceraian dikabulkan. Namun demikian, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan pihak yang rentan. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis peradilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya menekan laju perceraian dan memperkuat perlindungan institusi keluarga di Indonesia.
Co-Authors Ananda Andri Zalman Maulana Ananta Fitri Handayani Angie Kesuma Putri Arina, Novia Azzahra Dita Pratiwi Dwi Arina Fahrun Nisa Ida Wahyuliana Keisya Ayudha Wianto Lucky Dafira Nugroho Muhammad Hanif Aliyyuddin Nur Mulia Isnai Angraini Nurul Hidayati Ratna Wulandari Syarimah, Nor Ulil Farrohah Wahyuliana, Ida