<![CDATA[Prostitusi adalah fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, melibatkan aspek moral, sosial, dan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, hukum pidana seperti KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjerat pelaku tertentu, terutama mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi. Penelitian ini mengkaji kebijakan pidana Indonesia terkait prostitusi dan tantangan dalam penegakannya, terutama di era digital yang memungkinkan munculnya prostitusi daring. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan analisis dokumen hukum serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga membandingkan model kebijakan di Swedia dan Jepang, yang menekan permintaan prostitusi dengan memberi sanksi kepada konsumen serta rehabilitasi bagi pekerja seks. Rekomendasi mencakup pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatur prostitusi di Indonesia, mencakup semua pihak terlibat, termasuk pengguna jasa, serta program rehabilitasi bagi pekerja seks untuk meninggalkan dunia prostitusi.]]>
Copyrights © 2025
