<![CDATA[Perpindahan agama (murtad) yang terjadi dalam rumah tangga Muslim di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang rumit, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam. Relevansi topik ini kian mengemuka seiring dengan meningkatnya kasus perceraian akibat perbedaan keyakinan, yang menimbulkan perdebatan antara prinsip kebebasan beragama dan norma-norma fikih. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis prosedur fasakh sebagai mekanisme pembubaran pernikahan karena murtad, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif nasional, serta menelusuri praktik pengambilan keputusan di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dalam kerangka penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap putusan-putusan pengadilan dan analisis isi terhadap argumentasi hukum yang dikembangkan oleh para hakim. Data primer diperoleh dari sepuluh putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang menyebutkan murtad sebagai dasar perceraian, dilengkapi dengan sumber literatur hukum Islam dan yurisprudensi terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa murtad telah diterima sebagai dasar yuridis sah untuk memutuskan perkawinan melalui fasakh. Kendati demikian, terdapat disparitas antar putusan hakim, khususnya dalam hal penetapan hak ekonomi bagi pihak istri pasca perceraian. Kajian ini menyumbangkan wawasan praktis penting berupa rekomendasi pembentukan pedoman nasional dari Mahkamah Agung guna menyelaraskan pelaksanaan hukum dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi para pihak. Kesimpulannya, diperlukan upaya harmonisasi antara norma fikih dan hak asasi manusia dalam menangani perkara yang bersifat sensitif seperti murtad, serta pembentukan regulasi teknis yang lebih rinci bagi peradilan agama. Penelitian lanjutan disarankan mengambil pendekatan lapangan untuk mengeksplorasi dimensi sosial dan subjektif yang turut membentuk pertimbangan hakim.]]>
Copyrights © 2025
