<![CDATA[Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai strategi pemerataan pendidikan yang menekankan inklusivitas dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana kebijakan Sekolah Rakyat dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang mencakup tiga dimensi: analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, pemberitaan media daring, dan pernyataan pejabat pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, penggunaan diksi seperti pendidikan gratis dan berbasis digital membangun citra negara yang ramah dan inklusif. Pada dimensi praktik diskursif, wacana diproduksi dan disebarluaskan pemerintah melalui media untuk memperkuat legitimasi politik. Sementara pada dimensi praktik sosial, program ini hadir sebagai respons terhadap ketimpangan pendidikan sekaligus menciptakan praktik sosial baru berupa pendidikan digital yang inklusif dan bermartabat. Secara kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya kebijakan pendidikan, tetapi juga instrumen legitimasi ideologis dan hegemoni politik yang membentuk narasi pemerataan pendidikan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
