<![CDATA[      Keinginan dan tekad pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar SMTP mulai akhir Pelita V nanti nampaknya berdampak positif terhadap upaya-upaya meningkatkan daya tampung SMTP di negara kita yang sampai saat ini angkanya masih relatif rendah, sekitar 70%. Ini berarti bahwa pemerintah (dan masyarakat) baru sanggup menyediakan 70 kursi belajar dari setiap 100 lulusan SD.      Dengan kondisi seperti itu tentunya belum "layak" wajib belajar dicanangkan secara resmi; masalahnya wajib belajar itu sendiri akan membawa resiko.      Apakah resikonya ...? Sewaktu-waktu yang diwajib-belajarkan menuntut sarana dan fasilitas belajar, asal masih di dalam batas-batas yang wajar, maka mau tak mau pemerintah sebagai pihak yang mewajibbelajarkan warganya wajib memenuhi tuntutan itu.      Implikasinya: pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai terlebih dahulu, termasuk menyediakan kursi belajar di sekolah dalam jumlah yang cukup, sebelum mencanangkan program wajib belajar itu sendiri.]]>
Copyrights © 1989
