<![CDATA[Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, Kota Magelang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat maju sehat, dan bahagia (Rodanya Masbagia) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 30 juta/RT/tahun. Untuk melaksanakan program tersebut salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di tiap kelurahan. Pokmas menjadi elemen penting dalam pelaksaan program karena merupakan cerminan keterwakilan berbagai unsur masyarakat. Pokmas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam aspek melakukan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme swakelola tipe IV. Untuk melaksanakan tugasnya maka Pokmas membentuk tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur maupun tidak dan pengamatan langsung dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat (pokmas) memiliki peran penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang. Peran ini terlihat dalam setiap tahapan pelaksanaan program yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Dalam tahapan persiapan, peran pokmas yaitu menyiapkan proposal kegiatan swakelola sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan, pokmas bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik serta bertanggungjawab mengelola dana RT secara efektif dan efisiena. Pada tahapan pengawasan, pomas melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan supaya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pada tahaapan penyerahan hasil pekerjaan, pokmas wajib membuat laporan atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai guna transparansi dan akuntabilitas kegiatan. Dalam perannya di setiap tahapan tersebut, pokmas membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyaraakt maju, sehat, dan bahagia. Adapun faktor pendukungnya adalah dukungan anggaran, adanya kebijakan/aturan sebagai pedoman, partisipasi masyarakat, dan kesadaran masyarakat akan manfaat yang akan didapat. Faktor penghambatnya adalah kapasitas pokmas yang belum merata, perubahan kebijakan, dan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda.]]>
Copyrights © 2024
