Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

IMPLEMENTASI E-GOVERMENT MELALUI APLIKASI SURAT BANTUL DI KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Wibowo, Dendi Sulistyo; supardal, supardal
Jurnal Komunikasi Pemberdayaan Vol 2 No 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jkp.v2i2.334

Abstract

Pelaksanaan penggunaan aplikasi persuratan di Kabupaten Bantul, memiliki banyak problematika, karena merupakan perubahan pola pikir pelaku birokrasi dari manual ke digital dan upaya menuju smart city di Kabupaten Bantul. Hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak untuk melaksanakan salah satu kebijakan publik sesuai amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2020. Studi Kasus di Kapanewon Pandak ditemukan bahwa dalam pelaksanaan aplikasi Surat Bantul terdapat beberapa pegawai pengguna aplikasi belum dapat melaksanakan ketugasannya dalam penyelesaian persuratan di aplikasi. Permasalahan inilah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan implementasi aplikasi Surat Bantul di Kapanewon Pandak dan faktor yang mempengaruhinya.  Dengan sumber data primer dari 21 orang informan yang telah dipilih dilakukan pengumpulan data pada studi kasus ini melalui wawancara, observasi, fokus grup diskusi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi aplikasi Surat Bantul di Kapanewon Pandak secara umum telah dilaksanakan baik. Pelaksanaan kurang lancar dari sebagian pengguna disebabkan karena kesibukan pegawai dan belum terbiasanya dalam penggunaan aplikasi. Sistem sendiri tidak ada kendala, hanya diperlukan peningkatan optimalisasi aplikasi dengan update. Selain itu faktor penghambat antara lain pemahaman ketugasan, kesibukan pekerjaan, pembiasaan penggunaan.
EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEMANTREN GONDOKUSUMAN Guritno, Guritno; Supardal, Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.358

Abstract

Fenomena ketidakpuasan warga atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini hampir selalu terjadi di berbagai instansi pemberi layanan publik. Demikian juga kemantren (Kemantren = Kecamatan, berdasar Pergub No. 5 Tahun 2019 dan Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020) sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada warga. Hal ini seiring dengan perkembangan partisipasi warga dan ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi warga. Untuk itulah perlunya evaluasi pelayanan administrasi di Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu instansi pemberi layanan pemerintah. Kajian ini akan membahas evaluasi pelayanan administratif di Kemantren Gondokusuman. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana kajian ingin menjelaskan secara mendalam evaluasi pelayanan publik. Pengumpulan data dimulai pengamatan, wawancara dengan segenap apparat, tokoh masyarakat dan juga data dokumentasi. Selajutnya dilakukan analisis terkait dengan hasil evaluasi pelayanan administratif dengan beberapa indikator evaluasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas pelayanan administrasi terjadi beberapa kendala di berbagai pelayanan publik, diantaranya belum semua aparat mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pemberian pelayanan, disamping itu masyarakat yang dilayani juga masih terdapat berbagai perilaku yang melebihkan harapan dalam layanan. Sementara kemantren terikat dengan pemerintah kota, hal itu terikat dengan berbagai standar dan aturan yang dibuat pemerintah pusat, khususnya Kementrian Dalam Negeri, baik itu menyangkut nomenklatur kelembagaan, sistem pelayanan publik dan juga politik anggaran. Dengan demikian mestinya pemberian layanan bisa lebih cepat, tetapi ada prosedur dan protokol yang harus dilaksanakan dalam proses layanan masyarakat harus sesuai standar pelayanan minimal.
E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020 Wijaya, Junior Hendri; Yunanto, Sutoro Eko; Setyowati, Yuli; Supardal, Supardal
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i1.27

Abstract

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, AKTIVITAS, DAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN MODEL STAD SUPARDAL, SUPARDAL; SUNARTI, SUNARTI
Jurnal Sosialita Vol. 15 No. 1 (2021): JURNAL SOSIALITA
Publisher : Program Magister Pendidikan IPS UPY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) peningkatan kemampuan berpikir kritis, (2) peningkatan aktivitas belajar, dan (3) peningkatan hasil belajar IPS, pada peserta didik kelas VIII G SMP 3 Bantul dengan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). Subjek penelitian berjumlah 29 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Pembelajaran IPS menggunakan model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan (1) kemampuan berpikir kritis peserta didik, yaitu persentase peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori minimal baik dari pra siklus 24,14%, siklus I 62,07%, dan siklus II 79,31%, sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 70% (2) aktivitas belajar peserta didik, yaitu persentase peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori minimal baik dari pada pra siklus 13,79%, siklus I 79,31%, dan siklus II 93,10%, sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 75%, dan (3) hasil belajar IPS pada peserta didik, yaitu pada pra siklus nilai rata-rata sebesar 65,69, siklus I 77,38, dan siklus II 79,08, memenuhi kriteria yang ditetapkan sebesar 75. Ketuntasan belajar peserta didik juga meningkat dari pra siklus 44,83%, siklus I 79,31%, dan siklus II 86,21%, memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 80%.Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, aktivitas, hasil belajar, STADThis research aimed to describe the improvement of Social Studies (1) critical thinking capability, i.e. the percentages of students achieving good minimum grade increased from 24.14% at pre-cycle to be 62.07%, and 79.31% at cycles I and II, respectively (2) learning activity, this was showed by the increasing percentages of 13.79% at pre-cycle to be 79.31%, and 93.10% at cycles I and II, respectively and (3) learning outcomes of Students, achievement score averagesalso increased from 65.69 at pre-cycle to be 77.38, and 79.08, respectively. Students’ learning mastery has also improved, from 44.83% at pre-cycle to be 79.31% and 86.21% at cycles I and II, respectively.Keywords:criticalthinking capacity, learning activity, learning outcomes, STAD
Community Resilience in the Context of Tourism Village Development Pribudi, Anggarani; Supardal, Supardal
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i12.12338

Abstract

Community resilience plays a critical role in the sustainable development of Indonesian tourism villages. Through a semi-systematic literature review, this study examined the key factors that contribute to enhancing community resilience in Indonesian tourism villages. The analysis identified three major elements essential for building community resilience: adaptive capacity, empowerment and participation, and collaborative efforts with stakeholders. Key challenges include human resource limitations, inadequate infrastructure, cultural sustainability concerns, and uneven community participation. Strategies to address these challenges include implementing digital marketing approaches, developing integrated management systems, building community capacity, and fostering partnerships. The findings highlight the importance of a holistic, interdisciplinary approach that balances economic benefits with environmental and cultural preservation while ensuring active stakeholder involvement. By strengthening these elements of community resilience, tourism villages in Indonesia can create sustainable, equitable, and culturally vibrant tourism experiences.
Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak Alhamid, Ipa Fatma; Supardal, Supardal
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 10 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v10i2.3803

Abstract

Transparansi merupakan unsur paling penting dalam pengelolaan Dana Desa. Sering kali terjadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, dikarenakan kurangnya transparansi kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan mengkaji tingkat transparansi pengelolaan program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak. Pemeritah Desa sebagai pengelola Program Dana Desa memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait transparansi pengelolaan Dana Desa di Kampung Goras Selatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan matode Observasi dan Wawancara serta di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemerintah Desa telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Desa dengan sangat baik. Pemerintah Desa telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang mengatur tata cara pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana Desa. Pemerintah Desa juga mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga segala bentuk penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Dengan demikian disimpulkan, bahwa Transparansi Pemerintah Kampung Goras Selatan dapat menjadi poin penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Kampung dalam pengelolaan Dana Desa serta memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan program tersebut.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Prabowo, Irvan Dhani; Supardal, Supardal
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v4i4.4514

Abstract

This study analyzes the factors that influence the effectiveness of supervision of the Inspectorate of the Special Region of Yogyakarta. Supervision plays an important role in ensuring efficient and effective governance and preventing deviations. This study uses a qualitative approach with interview methods and documentation analysis. The results of the study indicate that limited human resources, budget, and minimal adoption of information technology are the main obstacles. These limitations cause the supervision process to be often late and have an impact on the decline in the quality of audit results. This study concludes that to improve the effectiveness of supervision, strategic steps are needed, such as increasing the number of qualified supervisors, increasing budget allocations, and developing a technology-based supervision information system. ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan efektif serta mencegah penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan adopsi teknologi informasi yang masih minim menjadi kendala utama. Keterbatasan ini menyebabkan proses pengawasan sering terlambat dan berdampak pada penurunan kualitas hasil audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan jumlah tenaga pengawas yang berkualitas, peningkatan alokasi anggaran, dan pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi.
KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA (STUDI KASUS DI DESA SEMANTUN JAYA, KECAMATAN JELAI HULU, KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) Natalia, Natalia; Supardal, Supardal
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i2.5742

Abstract

Village development is an integral part of national development that emphasizes the importance of collaboration between the village government and the community. This study aims to analyze the form of collaboration that occurs between the Semantun Jaya Village government and its residents in an effort to realize an independent and prosperous village. The background of the study is based on the gap between the idealism of active community participation as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, with the reality in the field which shows that community involvement is still limited to the implementation stage. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, and is analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study show that strong collaboration occurs at the implementation stage such as mutual cooperation in physical development and management of BUMDes, but community participation is still low at the planning and supervision stages. The main obstacles include limited human resources, unequal access to information, and weak institutional capacity of the community. The village government has made efforts to increase participation through village deliberations and the formation of an inclusive implementation team, but it has not been fully optimal. The study concludes that more structured empowerment strategies, citizen capacity building, and ongoing two-way communication are essential to building inclusive and sustainable development synergies. ABSTRAKPembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi yang terjadi antara pemerintah Desa Semantun Jaya dan warganya dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang penelitian didasari oleh adanya kesenjangan antara idealisme partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat terjadi pada tahap pelaksanaan seperti gotong royong pembangunan fisik dan pengelolaan BUMDes, namun partisipasi masyarakat masih rendah pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang belum merata, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan partisipasi melalui musyawarah desa dan pembentukan tim pelaksana yang inklusif, namun belum sepenuhnya optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas warga, dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS DAN DINAS PARIWISATA DALAM MENCAPAI INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKTOR PARIWISATA Widayanto, Endro; Supardal, Supardal
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i2.6447

Abstract

This study examines the collaboration between the Government of Tepus Village and the Tourism Office of Gunungkidul Regency in achieving the Key Performance Indicators (KPIs) of the tourism sector, particularly related to the increase in tourist visits and tourist spending. This collaboration is reflected in two main areas: the management of the Tourism Retribution Collection Point (TPR) and the development of Tepus Tourism Village. Through a revenue-sharing mechanism on the retribution, Tepus Village plays an active role in managing the retribution post, which operates 24 hours a day, contributing to the increase in the village’s local revenue and creating economic opportunities for the local community. Additionally, the Tourism Office supports the development of Tepus Tourism Village by providing infrastructure facilitation, training, and promotion to expand its tourist attraction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the collaboration process between the two parties based on the concept of collaborative governance, which includes face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding. The results show that this collaboration focuses not only on increasing tourist visits but also on providing positive impacts on the improvement of local community welfare through increased income and business opportunities. This collaboration also serves as a model for community-based tourism management that is inclusive, efficient, and sustainable. It is hoped that the findings of this study can serve as a reference for the development of the tourism sector in other regions with similar potential. ABSTRAKPenelitian ini mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Tepus dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sektor pariwisata, khususnya terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan. Kolaborasi ini tercermin dalam dua bentuk utama: pengelolaan Tempat Penarikan Retribusi (TPR) dan pengembangan Desa Wisata Tepus. Melalui mekanisme bagi hasil pada retribusi, Kalurahan Tepus berperan aktif dalam pengelolaan pos retribusi yang beroperasi selama 24 jam, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, Dinas Pariwisata turut mendukung pengembangan Desa Wisata Tepus dengan memberikan fasilitasi infrastruktur, pelatihan, dan promosi guna memperluas daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis proses kolaborasi antara kedua pihak berdasarkan konsep collaborative governance yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha. Kolaborasi ini juga menjadi model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah lain dengan potensi serupa.
Optimalisasi Tanah Kas Desa untuk Peningkatan Peningkatan Asli Desa: Studi Kasus di Desa Kawunglarang Kabupaten Ciamis Pebrianti, Santi Amelia; Supardal, Supardal
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47821

Abstract

Fokus penelitian ini adalah masalah pengelolaan tanah kas desa di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang belum optimal. Tanah kas desa, salah satu aset strategis pemerintah desa, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya perencanaan yang sistematis, pemanfaatannya masih belum optimal. Analisis strategi pengembangan dan optimalisasi pengelolaan tanah kas desa untuk mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Studi pustaka, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Terdapat sepuluh informan yang dipilih secara acak dari unsur pemerintahan desa, BPD, dan individu masyarakat. Metode model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup proses untuk mengurangi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah kas desa belum mencapai tingkat efektivitas terbaik untuk meningkatkan PAD. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah desain model pengelolaan yang berbasis pada perencanaan partisipatif serta peningkatan kemampuan staf desa. Hasil ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kebijakan pengelolaan tanah kas desa di daerah pedesaan lainnya dan membantu dalam pembangunan tata kelola aset desa yang lebih efisien dan akuntabel.