<![CDATA[Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi orang asing memegang peran penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Namun, belum adanya mekanisme penilaian kredibilitas penjamin secara menyeluruh menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Artikel ini mengkaji kebutuhan mendesak atas penerapan uji kredibilitas penjamin sebagai langkah preventif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang yang ditampung oleh penjaminnya. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia, yang telah menerapkan prosedur verifikasi kredibel, seperti wawancara, evaluasi hubungan hukum, dan kemampuan finansial. Temuan menunjukkan bahwa Permenkumham No. 36 Tahun 2021 masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substansial dari tanggung jawab hukum penjamin.]]>
Copyrights © 2025
