<![CDATA[Pemilu 2024 di Indonesia akan mencatat sejarah sebagai pemilihan pertama yang secara bersamaan menentukan anggota legislatif, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, meskipun dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang berbeda. Proses demokrasi ini akan berlangsung di tengah partisipasi masyarakat yang tinggi, melibatkan berbagai fenomena sosiopolitik yang diungkapkan melalui gagasan dan perilaku yang bervariasi. Fenomena ini telah muncul sebelumnya pada Pemilu 2019 dan beberapa pemilihan sebelumnya dan sesudahnya, termasuk isu politisasi agama, ras, etnik, dan isu-isu non-elektoral lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-elektoral yang mungkin muncul sebelum dan/atau selama Pemilu 2024, yang dapat memicu konflik elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis fenomena sosiopolitik terkait Pemilu. Secara hipotetis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor non-elektoral (sosial, politik, budaya, keagamaan, ekonomi, dan hukum) memiliki potensi untuk meningkatkan eskalasi dan intensitas konflik selama Pemilu 2024, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pemilihan dan/atau meragukan legitimasi hasilnya.]]>
Copyrights © 2024
