<![CDATA[Kesehatan merupakan hak dasar bagi semua warga yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, khususnya UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1). Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, serta menerima layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu terdapat Undang-undang Dasar yang Menyusun dan membahas tentang pembelanjaan wajib untuk Kesehatan. Metode yang digunakan dalam literatura review ini adalah menelaah beberapa jurnal yang telah terindeks nasional maupun internasional yang terpublish secara luas di Google Scholar, PubMed dan Science Direct dengan jangka umur jurnal dari 2016-2022. Hasil yang telah didapat dari literatur review ini ialah pembelanjaan anggaran kesehatan yang diatur pemerintah sangatlah berpengaruh dalam jasa pelayanan kesehatan, dari pembelanjaan obat, logistik, pembayaran tenaga kesehatan serta aspek pembelanjaan yang lainnya. Dengan ini UU Kesehatan no 17 tentang penghapusan mandatory spending di Indonesia bisa berdampak yang tidak orang ketahui kedepannya.]]>
Copyrights © 2025
