<![CDATA[Dewasa ini telah disadari bahwa berkembangnya ragam pelayanan publik dan kian tingginya tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, fleksibel, berbiaya rendah serta memuaskan, akan menjadikan negara pada posisi “kewalahan” manakala masih tetap memaksakan pemberian layanan selalu terpusat pada institusi induk saja. Bahkan jika tetap menempatkan diri sebagai agen tunggal dalam memberikan pelayanan, pastilah akan berada pada posisi “payah”. Karena itu, layanan publik yang dapat didelegasikan kepada kecamatan sebagai penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik di wilayah merupakan sebuah solusi demi tercapainya pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah. Dari sinilah kemudian muncul adanya pertanyaan mengenai keefektifan otonomi dan peran masyarakat.]]>
Copyrights © 2015
