<![CDATA[Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan negara yang mengatur kehidupan berbangsa. Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjamin kebebasan beragama dan menghormati berbagai agama di Indonesia. Namun, kepercayaan tradisional sering tidak diakui setara dengan lima agama resmi, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Diskusi juga muncul tentang apakah agama harus berada di ranah privat atau publik, mengingat agama memiliki aspek pribadi dan publik yang signifikan di Indonesia. Negara bertanggung jawab melindungi kebebasan beragama warganya tanpa campur tangan berlebihan. Konsep sekularisme dipertimbangkan sebagai alternatif yang memungkinkan keragaman keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif, menganalisis literatur dan data sekunder. Kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kesimpulan utama adalah pentingnya pengakuan keragaman kepercayaan dan komitmen terhadap kebebasan beragama untuk menciptakan masyarakat harmonis.]]>
Copyrights © 2024
