<![CDATA[Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat melalui peningkatan tarif impor hingga 32% pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump telah menciptakan disrupsi signifikan terhadap arus perdagangan global, termasuk terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia, khususnya dalam konteks krisis moneter global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dan studi kasus pada sektor padat karya digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur penerimaan PPh 21 akibat menurunnya ekspor, depresiasi nilai tukar, dan meningkatnya inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global telah mempersempit basis pengenaan PPh 21 melalui penurunan penghasilan pekerja dan meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menuntut respons fiskal berupa reformulasi tarif pajak, penyesuaian PTKP, serta insentif bagi sektor terdampak. Artikel ini merekomendasikan strategi kebijakan perpajakan yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada stabilitas sosial-ekonomi guna menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat dalam menghadapi krisis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar formulasi kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategis global.]]>
Copyrights © 2025
