<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan hukum yang muncul akibat adanya kategori ekonomi lain dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan upaya untuk menegaskan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori “ekonomi lain” bersifat norma terbuka, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi iklim investasi, pengelolaan KEK, dan harmonisasi regulasi sektoral. Lebih lanjut hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan parameter normatif yang jelas bagi pihak pengelola KEK, mencakup kesesuaian dengan tujuan KEK, rencana tata ruang dan lokasi, konsistensi dengan prinsip hukum dan regulasi sektoral, serta kelayakan ekonomi dan nilai tambah kegiatan usaha, menjadi langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan KEK. Dengan adanya parameter tersebut, KEK dapat berfungsi optimal sebagai instrumen untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
