Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.601

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Arena Hukum Acta Comitas Jurisprudentie Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Jurnal Ius Constituendum Jambe Law Journal Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) Jurnal Analisis Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev)

Putu Aras Samsithawrati

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 3794051

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

KETENTUAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN/CAFÉ DI DAERAH PARIWISATA JIMBARAN BALI N.K.S. Dharmawan; P.T.C. Landra; I.W. Wiryawan; I.N. Bagiastra; P.A. Samsithawrati
Buletin Udayana Mengabdi Vol 16 No 1 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.665 KB)

Lagu-lagu yang digunakan secara komersial di restoran atau kafe tanpa izin dari pencipta dikategorikan sebagai melanggar hak cipta sesuai dengan Pasal 1, 4 sampai 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta Indonesia). Namun, penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia. Namun demikian, keberadaan lembaga ini tidak diketahui secara luas oleh pengusaha masyarakat (restoran dan kafe pemilik) di kawasan wisata Jimbaran-Kedonganan Bali. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta lagu, pentingnya kewajiban membayar royalti oleh pengguna melalui LMK dan untuk mencegah dan meminimalkan kasus pelanggaran Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam diseminasi ini dengan pemberian kuliah singkat dan diskusi mendalam untuk meningkatkan keasadaran mereka terkait hak cipta lagu dan melakukan distribusi UU Hak Cipta Indonesia. Diseminasi berhasil diselenggarakan di Kedonganan pada 21 21 Juni 2016 dan di Jimbaran pada 4 Agustus 2016, para peserta sangat antusias karena materi yang disampaikan hal yang baru dan berguna untuk kegiatan bisnis sehari-hari mereka.

PENJABARAN STANDAR INTERNASIONAL TRIMS DAN OECD DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Tuni Caka Bawa Landra; Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

As a member of the WTO-TRIMs Agreement basically Indonesia has stipulated the NationalTreatment Principle to the legal provisions relating to investment activities. However, theIndonesian investment Law (Law No. 25 of 2007) still remains that the regulation of NationalTreatment with regard to national interests. In order to the difficulties may exist in domesticlevel such as the social, economic as well as values may be different in some member countries,the WTO-TRIMs provide exceptions for the member with notify mandatory requirement tothe Board of TRIMs. Relating to investment activities other International standards alsorelevant to study is the GCG principles developed by the OECD. Although Indonesia is notOECD member countries, the GCG principles adopted in various Indonesian laws relatedto investment activities doe to it relevant and harmony to the economic, social as well ascommunity values in order to develop capital investment.

PERUSAHAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: THE RIGHT TO TOURISM vs SUSTAINABLE TOURISM Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Sarjana; Putu Aras Samshitawrati
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keanekaragam hayati laut dikembangkan sebagai salah satu produk dalam kegiatan kepariwisataan serta akses the right to tourism bagi wisatawan. Namun, pemenuhan hak tersebut jangan sampai mengorbankan sustainable tourism bagi generasi mendatang, khususnya akses lingkungan sehat mata rantai ekosistem keanekaragaman hayati biota laut. Oleh karenanya, penting mengkaji tanggungjawab perusahaan dalam usaha perlindungan dan konservasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Convention on Biological Diversity, UNWTO, UDHR, the GPs for Business and Human Rights, U.U. No. 5 Tahun 1990, U.U. No. 32 Tahun 2009, maupun U.U. No. 10 Tahun 2009. Perusahaan bersama dengan stakeholders lainnya bertanggungjawab mewujudkan perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman biota laut. Model Action Plans on Business and Human Rights relevan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Analysis of the Misuse of Legal English Terminology in Legal Scientific Work Abstracts Nyoman Satyayudha Dananjaya; Putu Ayu Asty Senja Pratiwi; Putu Aras Samsithawrati
Udayana Journal of Social Sciences and Humanities Vol 2 No 1 (2018): UJoSSH, Feburary 2018
Publisher : Research and Community Services Institutes of Udayana University

Scientific work in law field has its own characteristics, including the legal English terminology. Legal English is actually slightly different with general English. Nowadays, there are lots of inappropriate process of language transfer from Bahasa to English can be found especially in abstract, as part of the scientific work related to law field. Thus, such issue will affect the abstract validity as a representation of the contents of the scientific work as a whole. This study used an empirical juridical approach which employed non-probability sampling technique and qualitative descriptive analyses. The results show that the misuse of legal English terminology towards abstract of legal, scientific works may occur due to word-for-word translation, free translation, and literal translation. Based on empirical research, such misuse occurred due to the use of online translation engine which mostly caused by the ignorance of abstract’s authors on the structure of standard academic writing (S- P-O)in the source language and asking help from colleagues who mostly do not have legal background and has minimum knowledge of legal English terminology.

The Guiding Principles on Business and Human Rights: National Action Plans Toward Corporation Responsibility Ni Ketut Supasti Dharmawan; Desak Putu Dewi Kasih; I Gede Agus Kurniawan; Putu Aras Samsithawrati
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 2, AUGUST 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

As a global principal, corporations have the obligation to comply with national and international hard law of human rights, respect soft laws and global standards. The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (GPs) of 2011 were unanimously endorsed by the Human Rights Council and are respected as a global standard that stipulates that corporations should respect human rights when conducting their business activities. The purpose of this paper is to examine the scope and focus of National Action Plans (NAPs) by comparing the Netherlands NAP on Human Rights (2013) is compared to the UK’s updated NAP of 2016 with the aim of providing ideas and good examples of a NAP for Indonesia. This study used normative legal method. It is considered to be a valuable lesson both for developed and developing countries that for practical matters it is highly important to create and implement a NAP for the implementation of the GPs. Fortunately, Indonesia in June 2017 has launched a National Action Plan on Business and Human Rights (NAP). The burden responsibility to carry out the NAP on Business and Human Rights to corporation to be implemented strongly rests on the government authorities both central government and all levels authorities, including the local level, have the duty to implement human rights obligation, including to convince corporations that upholding the GPs will ultimately be to their benefit.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ANIME DARI KEGIATAN STREAMING DAN DOWNLOAD PADA APLIKASI ILEGAL I Dewa Made Anom Jagadhita; Putu Aras Samsithawrati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p20

Tulisan ini bertujuan untuk mengkasji terkait perlindungan hukum terhadap penyebarluasan film anime pada aplikasi streaming ilegal berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Streaming merupakan sebuah teknologi pengiriman informasi, vidio, atau suara dalam bentuk yang telah dikompresi secara daring yang ditampilkan oleh suatu player secara realtime. Sedangkan download adalah pemberian berkas ke layanan data secara daring atau ke perangkat lain dari perangkat yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian yang melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan perundang-undangan sebagai objek utama. Penelitian ini menemukan hasil dimana menurut hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta yang digunakan tanpa hak pada aplikasi ilegal telah diatur didalam Undang-undang Hak Cipta yang kemudian dalam kegiatan penggunaa hak cipta dilindungi juga oleh Undang-undang ITE dan KUH Perdata. Sedangkan menurut Hukum Jepang hal ini diatur didalam Copyright Law of Japan yang mana mengatur mengenai sanksi yang akan didapat jika menggunakan hak cipta tanpa ijin agar tidak timbul hal-hal yang dapat merugikan pencipta. Undang-undang Hak Cipta juga mengatur mengenai hak eksklusif yang diperleh pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hal ini dilakukan guna melindungi kepentingan pribadi dari pencipta baik dari segi reputasi pencipta hingga hak ekonomi yang akan diperoleh pencipta dari ciptaannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pencipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Penyebarluasan, Anime. ABSTRACT This paper aims to examine the legal protection against the distribution of anime films on illegal streaming applications based on the Copyright Act. Streaming is a technology for sending information, vidio, or sound in compressed form online which is displayed by a player in real time. While downloading is the provision of files to data services online or to other devices from the device used. The author uses a research method through a normative juridical approach by using legislation as the main object. This study found results where according to positive law in Indonesia, legal protection of copyrights that are used without rights on illegal applications has been regulated in the Copyright Law which is then protected by the ITE Law and the Civil Code. Meanwhile, according to Japanese law, this is regulated in the Copyright Law of Japan which regulates the sanctions that will be obtained if you use copyright without permission so that things do not arise that can harm the creator. The Copyright Law also regulates the exclusive rights obtained by the creator, namely moral rights and economic rights. This is done in order to protect the personal interests of the creator, both in terms of the creator's reputation and the economic rights that the creator will get from his creation to create prosperity for the creator. Key Words: Copyright, Hijacking, Dissemination, Anime.

PENGATURAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITOR TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OLEH KREDITOR Andrea Louisa Doren; Putu Aras Samsithawrati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p02

Tujuan yang menjadi sasaran dalam tulisan ini adalah memberikan kajian dalam hukum kepailitan Indonesia mengenai debitur yang hendak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai jawaban terhadap permohonan pailit oleh krediturnya serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul ketika debitur adalah pihak yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan model penulisan deskriptif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil studi yang diperoleh adalah pengaturan mengenai debitur yang ingin memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat pada Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan permohonan tersebut dapat diajukan sebagai jawaban atas permohonan pailit. Akibat hukumnya adalah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan bersamaan dengan permohonan pailit yakni pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit maka nantinya permohonan PKPU harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Bila permohonan diajukan debitur, maka pengadilan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di kepaniteraan. Selain itu, pengadilan menunjuk 1 (satu) orang hakim pengawas dan juga mengangkat 1 (satu) atau lebih orang sebagai pengurus harta debitur. Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur, Kreditur ABSTRACT The objective targeted in this article is to provide a review in Indonesia's bankruptcy law regarding debtors who want to apply for PKPU (Suspension of Payment) in response to the bankruptcy statement application by their creditors and to find out the legal consequences that arise when the debtor is the party who requests a delay in suspension of payment. This writing uses a normative research approach with a descriptive writing model through conceptual and statutory approaches. The results of the study obtained are arrangements regarding debtors who wish to request a suspension of payment obligations contained in Article 222 paragraph (2) of the Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations and such applications can be submitted in response to bankruptcy statement applications. The legal consequence is that the request for a suspension of payment must be submitted along with the bankruptcy statement application itself, namely at the first hearing of the bankruptcy application examination, the request for a delay in debt payment obligations (PKPU) must be examined and decided first. If the application is submitted by the debtor, then the court must grant a delay in the temporary suspension of payment maximum of 3 (three) days from the time the application is registered in the registrar. In addition, the court appoints 1 (one) supervisory judge and also appoints 1 (one) or more people as the debtor's property manager. Key Words: Bankruptcy, Suspension of Payment, Debtors, Creditors

The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Istri Eka Krisnayanti; Putu Aras Samsithawrati; I Gede Agus Kurniawan
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 2, July 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285

Preventing early childhood marriage (ECM) can protect children’s rights from the perspective of human rights. There are several rules regarding the age limit for marriage. In Indonesia, the minimum age for marriage is nineteen years. However, in fact, early child marriage is still relatively high, with the seventh highest ranking in the world. This study aims to elaborate on the rights of children, which ECM potentially violates, and to identify who is responsible for minimizing and/or combating this phenomenon. This normative legal research with a human rights approach occurs in the childhood protection context. The results show that ECM has implications for violations against the right to life, the right to education, the right to develop, and the right to health. Thus, more stringently applying international and national law and combining with local wisdom (Balinese Customary Law) in protecting children's rights in the context of preventing ECM can prevent ECM effectively and minimize violations of other children's rights. Moreover, it is believed that the responsibility to reduce and combat ECM not only belongs to the government but also to all stakeholders within the community, such as families, academics, the media, non-profit organizations, entrepreneurs, and customary.

Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Ekslusif Pencipta Rafika Amalia; Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p05

The purpose of this study is to analyze the regulation on the ownership of the exclusive right of a video, as copyright work, created by scholars in the online learning process and its protection system. This study uses a normative legal research method with the statute as well as analytical and conceptual approaches. The results indicate that normatively the video created by scholars in online learning is not included under the scope of Articles 35 and 36 Law 28,2014 (Copyright Law). However, if the video created by the scholar is the result of an assignment in online learning under the leadership and supervision that involves a process of guidance, direction, or correction from the person who designed and assigned it (lecturer), it can be interpreted that the video meets the criteria of Article Copyright Law, where the Author is the person who designed the work, in this case, the lecturer. Meanwhile if the video (created from the assignment in the online learning process) aims to increase the creativity and thought of the scholars and where the originality and ideas are entirely the results of the intellectual creativity of the scholars, it can be interpreted as fall under Article 1(2) Copyright Law. Thus, the scholars can be considered the Author who has exclusive rights to the video. The copyright protection system adheres to an automatic protection system, where recording is not an obligation but it is important to implement it. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan kepemilikan hak eksklusif atas karya cipta video yang dihasilkan para penstudi dalam proses pembelajaran daring dan sistem perlindungannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Analisis Konsep Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, karya cipta video yang dihasilkan para penstudi dalam proses pembelajaran daring tidak termasuk dalam lingkup Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Namun, jika video yang dibuat penstudi tersebut dihasilkan dari suatu penugasan pembelajaran daring di bawah pimpinan dan pengawasan yang melibatkan proses bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang merancang sekaligus menugaskan (dosen) maka dapat ditafsirkan karya cipta video itu memenuhi kriteria Pasal 34 UUHC dimana Pencipta adalah orang yang merancang Ciptaan, dalam hal ini dosen. Sedangkan jika video yang dihasilkan dari penugasan dalam proses pembelajaran daring untuk meningkatkan kreatifitas dan olah pikir para penstudi dimana originalitas dan idenya adalah seutuhnya hasil kreatifitas intelektual penstudi maka dapat ditafsirkan memenuhi unsur Pasal 1(2) UUHC. Dengan demikian Penstudi dapat dianggap sebagai Pencipta yang memiliki hak eksklusif atas video tersebut. Sistem perlindungan hak cipta menganut automatically protection system, dimana pencatatan bukanlah kewajiban namun penting untuk dilakukan.

Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia Putri Triari Dwijayanthi; Putu Aras Samsithawrati; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05

The study was aimed to identify, analyze and elaborate the legal arrangement for communal intellectual property protection in Indonesia, including “omed-omedan”. Further, the study also examined the commercial use mechanism of Traditional Cultural Expression, including “omed-omedan”. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicates that omed-omedan shall be protected as TCE, hence any commercial use of omed-omedan by major industries and/or foreign investors must obtain a permit and fulfill other obligations including but not limited to the distribution of benefits to customary law community in Banjar Kaja, Sesetan as the custodian.

Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Andrea Louisa Doren Angel, Shara Mariyanti Aryani, Ni Luh Irma Briggs Samuel Mawunyo Nutakor Budiana, I Nyoman Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Dian Sawitri Disantara, Fradhana Putra Dwijayanthi, Putri Triari Fradhana Putra Disantara Hong, Tan Jian I Dewa Made Anom Jagadhita I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Made Sarjana I.N. Bagiastra I.W. Wiryawan Jess lyn Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kurniawati, Ni Kadek Dian Lourenco de Deus Mau Lulo Mac Thi Hoai Thuong Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Maheswari, Ni Kadek Ratih Moisa, Robert Vaisile Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Krispa tripa Yanti Ni Wayan Nilandari Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Satyayudha Dananjaya P.T.C. Landra Palgunadi, Kadek Zalsa Putri Pamia Permatasari, Putu Ayu Intan Widya Pretysya, Ni Kadek Maretri Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri Triari Dwijayanthi Putu Ayu Asty Senja Pratiwi Putu Tuni Caka Bawa Landra R. A. Retno Murni Rafika Amalia Sawitri, Dewa Ayu Dian Thuong, Mac Thi Hoai Ustriyana, Made Grazia Yanti, Ni Kadek Cantika Siska

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search