<![CDATA[Fenomena beredarnya produk cacat di masyarakat menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara hukum memiliki kewajiban penuh untuk mengganti kerugian, menarik produk dari peredaran, serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan norma ini masih terhambat oleh lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan praktik penghindaran kewajiban oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan perdagangan lintas negara guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjuta]]>
Copyrights © 2025
