<![CDATA[Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.]]>
Copyrights © 2025
