Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Muhamad Rizki Abdul Malik
Universitas Nusa Putra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi Muhamad Rizki Abdul Malik
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1588

Abstract

Pengawasan terhadap lalu lintas jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya kebijakan pengawasan untuk mengatur guna memberikan kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi Masyarakat pengendara di jalan raya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai dasar Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas dan angkutan barang di Tingkat pusat dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan barang. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disingkat (PERDA PPLLAJ) sebagai turunan dari (UULLAJ). Dalam peraturan daerah tersebut mengatur beberapa pengawasan lalu lintas dan angkutan barang salah satunya mengatur mengenai pengawasan terhadap waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan antara pengendara angkutan barang dengan pengendara lainnya hingga menyebabkan korban tewas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan angkutan barang dan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.
Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL Muhamad Rizki Abdul Malik
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.2057

Abstract

Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.
Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi Abdul Malik, Muhamad Rizki
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1588

Abstract

Pengawasan terhadap lalu lintas jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya kebijakan pengawasan untuk mengatur guna memberikan kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi Masyarakat pengendara di jalan raya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai dasar Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas dan angkutan barang di Tingkat pusat dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan barang. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disingkat (PERDA PPLLAJ) sebagai turunan dari (UULLAJ). Dalam peraturan daerah tersebut mengatur beberapa pengawasan lalu lintas dan angkutan barang salah satunya mengatur mengenai pengawasan terhadap waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan antara pengendara angkutan barang dengan pengendara lainnya hingga menyebabkan korban tewas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan angkutan barang dan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.
Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL Abdul Malik, Muhamad Rizki
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.2057

Abstract

Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.
Co-Authors