<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 tahun 2018 tentang pemungutan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Masalah yang terjadi saat ini dalam implementasi peraturan walikota Metro tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yaitu karena kurangnya transportasi pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah di Kota Metro dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum dan teori pertanggung jawaban hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat]]>
Copyrights © 2024
