Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembangunan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila Betha Rahmasari
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 1 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1095.488 KB)

Realisasi pembangunan masyarakat tersebut dilihat sebagai salah satu bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung secara terus menurs dari waktu ke waktu baik direncanakan atau tidak. Perubahan sosial dengan demikian, merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah dan dialami setiap masyarakat. Oleh karena perubahan sosial merupakan basis pemahaman realitas pembangunan masyarakat tersebut maka berbagai prinsip, teori dan kecenderungan umum proses perubahan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan atau pembangunan masyarakat ini. Dalam persektif hukum, reinterprestasi pancasila penting dilakukan karena antara pancasila, hukum dan realisasi empiris kehidupan bernegara hukum senantiasas terjalin hubungan erat, timbal balik dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat abstrak merupakan fondasi (roh) hukum positif, sementara hukum positif terwujud sebagai konkritisasi dari sistem nilai agar mudah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan realitas empiris merupakan hasil (produk) pelaksanaan hukum positif tersebut. Apabila bangsa Indonesia dewasa ini merasakan adanya permasalahan dalam kehidupan bernegara hukum, maka untuk memahami dan membenahinya secara utuh haruslah melihat kepada tiga komponen tersebut secara mendalam, dilandasi kejernihan hati, keceradasan akal dan wawasan kebangsaan. Dalam hal pengembangan daerah sesuai karakteristik dan keunggulannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih intens. Sentara bisnis diharapkan merata dan tidak hanya terpusat di ibu kota Negara ataupun jawa saja. Keadilan dan pemerataan dengan sistem piramida akan terwujudkan, dikarenakan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan wilayahnya.

IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Betha Rahmasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “local government”. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata kunci : Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Daerah

MEKANISME DAN DASAR KEBERLAKUAN LEGAL DRAFTING DI INDONESIA Betha Rahmasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.185 KB)

Indonesia is a country based on pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, then all aspects of life, civic, State, and national Government should be included based on the law. With regard to the process of the formation of laws, both prior to and post the amademen Constitution, and after the establishment of Act No. 10 of 2004, senyatanya is still faced with various problematic, both substantially juridical, technical authors, as well as the implementation and enforcement of the law. The publication of law No. 10 of 2004 which was approved in a plenary meeting of the DPR on 24 May 2004 and was replaced by law number 12 of the year 2011 on the establishment of regulations, then the mechanism of the formation of laws and regulations have been terintegritas in one act. Planning laws-laws at least contains five things: 1. the planning and goals of the Foundation, 2. Application priority legal matter will be planned, 3. Determination of the mechanisms of the planning process, 4. A means of planning, and 5. supporting, such as research, extension, dekumentasi, and so on. Legislation is a decision of a State agency or agencies of Government that was formed on the basis of attribution and delegation. In another formulation can also be interpreted, that laws are regulations written legislation formed by State agencies or officials who authorized and binding in General. In the study of the science of law there are three factors that become a parameter of legislation so as to apply properly, i.e. have basic juridical, sociological, enforceability and philosophical. Through this mechanism the formation and enactment of laws and regulations in Indonesia parsed systematically.

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Betha Rahmasari
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 3 Issue 2 (2020) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This article aims to find out the developmentidea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research methodby examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.

JURIDICAL REVIEW THE VALIDITY OF THE AGREEMENT ON PEER TO PEER LENDING SERVICES Ariza Umami; Betha Rahmasari; Yessica Melani
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v5i1.4583

At this time many new innovations have sprung up that were born from a combination of the financial and technology sectors, one of which is Peer to Peer Lending or online loans. This study aims to find out how the validity of the agreement and the legal consequences that occur in Peer to Peer Lending services. Types of juridical-normative research. In terms of the validity of the agreement it remains generally regulated in article 1320 of the Civil Code, legal consequences occur if the parties to the agreement do not fulfill the terms of the agreement. So, the agreement can be cancelled. If it does not meet the subjective requirements and the agreement is null and void if it does not meet the objective conditions of an agreement.

Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 Concering The Authority of The Denpasar City Government in Waste Management Yusuf, Dedi; Rahmasari, Betha
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.3945

The Bali Governor's Decree No. 381/03-P/HK/2021 and the Governor's Instruction No. 8324 of 2021 regarding Source-Based Waste Management are follow-up steps to the Governor's Regulation No. 47 of 2019. This policy aims to support the vision of "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" in preserving environmental sanctity and ensuring public welfare. Waste management in Denpasar is governed by Regional Regulations No. 3 of 2015 and No. 8 of 2023. This research adopts a normative juridical approach through literature review and empirical juridical studies related to Bali Governor Regulation No. 47/2019. Significant challenges remain, such as low community participation, insufficient facilities, and suboptimal coordination. The proposed solutions include socialization, optimizing TPS 3R, source-based management, and the 3R strategy (Reduce, Reuse, Recycle). Law enforcement and the utilization of technology are also crucial for the success of this policy. With a large population and a daily waste volume of 800-900 tons, community participation is essential in creating a healthy and sustainable environment.

MEKANISME DAN DASAR KEBERLAKUAN LEGAL DRAFTING DI INDONESIA Rahmasari, Betha
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia is a country based on pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, then all aspects of life, civic, State, and national Government should be included based on the law. With regard to the process of the formation of laws, both prior to and post the amademen Constitution, and after the establishment of Act No. 10 of 2004, senyatanya is still faced with various problematic, both substantially juridical, technical authors, as well as the implementation and enforcement of the law. The publication of law No. 10 of 2004 which was approved in a plenary meeting of the DPR on 24 May 2004 and was replaced by law number 12 of the year 2011 on the establishment of regulations, then the mechanism of the formation of laws and regulations have been terintegritas in one act. Planning laws-laws at least contains five things: 1. the planning and goals of the Foundation, 2. Application priority legal matter will be planned, 3. Determination of the mechanisms of the planning process, 4. A means of planning, and 5. supporting, such as research, extension, dekumentasi, and so on. Legislation is a decision of a State agency or agencies of Government that was formed on the basis of attribution and delegation. In another formulation can also be interpreted, that laws are regulations written legislation formed by State agencies or officials who authorized and binding in General. In the study of the science of law there are three factors that become a parameter of legislation so as to apply properly, i.e. have basic juridical, sociological, enforceability and philosophical. Through this mechanism the formation and enactment of laws and regulations in Indonesia parsed systematically.

IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Rahmasari, Betha
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.943

Abstract Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “local government”. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata kunci : Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Daerah

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Devi Indriani, Juwita; Rahmasari, Betha
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 tahun 2018 tentang pemungutan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Masalah yang terjadi saat ini dalam implementasi peraturan walikota Metro tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yaitu karena kurangnya transportasi pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah di Kota Metro dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum dan teori pertanggung jawaban hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search