<![CDATA[Teori hukum feminisme merupakan pendekatan kritis terhadap hukum yang bertujuan untuk mengungkap bias gender yang terkandung dalam sistem hukum. Di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi ketidakadilan hukum yang berakar pada budaya patriarki dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori hukum feminisme dalam menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum yang berpihak pada perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang gender, serta stigma sosial menjadi penghalang utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis gender, pelatihan aparat hukum, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan teori hukum feminisme, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan berkontribusi pada terciptanya keadilan gender.]]>
Copyrights © 2024
