<![CDATA[Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh pihak istri, menjadi tantangan serius bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk merespons hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi wajib. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut secara normatif dengan metode penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1/2016 telah sesuai dengan nilai rekonsiliasi dan due process, implementasinya masih terkendala oleh minimnya dukungan kelembagaan, terbatasnya mediator bersertifikat, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum memerlukan kejelasan normatif yang disertai kesiapan struktural dan dukungan budaya hukum. Penguatan kapasitas mediator dan peningkatan kesadaran publik menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan mediasi perceraian kerap dianggap sebagai formalitas. Efektivitas hukum tidak hanya membutuhkan kejelasan normatif, tetapi juga kesiapan struktur pelaksana dan dukungan budaya hukum. Oleh karena itu, penguatan pelatihan mediator, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi normatif bagi Mahkamah Agung dan institusi terkait guna memperkuat fungsi mediasi dalam sistem peradilan keluarga Islam di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
