Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Jurnal Restorative Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Ribi, Hikmawati
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN Ribi, Hikmawati; Zakiah, Zakiah
Restorative Journal Vol 1, No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of resolving defaults on the basis of perceived debt using bankruptcy law mechanisms has become widespread. It is not uncommon for the bankrupt respondent to deliberately default in order to retaliate against the opposing party who has defaulted previously. This journal's research points to the concept of default in contract law that can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law.Research using normative legal research methods through statutory approaches, case approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Analysis of legal materials is carried out using an exploratory qualitative approach using interpretive, systematic, evaluative, constructive and argumentative techniques.The research results show that not all defaults can be categorized as debts in bankruptcy, except if the achievements in question are achievements in the field of business activities/trade debts. Defaults are only responsible for creditors who have made an agreement, but in bankruptcy law, they must be looked at and the resolution will involve all other creditors as well. Keywords: Law, Default, Bankruptcy.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial Zakiah; Ribi, Hikmawati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35754

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pengawasan penindakan terhadap izin resmi skincare. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuirids. Adapun sumber data penelitiann ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku,jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Zakiah, Zakiah; Ribi, Hikmawati; Todingrara, Magdhalena Tasik
Restorative Journal Vol 2, No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak.Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Zakiah, Zakiah; Ribi, Hikmawati; Todingrara, Magdhalena Tasik
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak.Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.
WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN Ribi, Hikmawati; Zakiah, Zakiah
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of resolving defaults on the basis of perceived debt using bankruptcy law mechanisms has become widespread. It is not uncommon for the bankrupt respondent to deliberately default in order to retaliate against the opposing party who has defaulted previously. This journal's research points to the concept of default in contract law that can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law.Research using normative legal research methods through statutory approaches, case approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Analysis of legal materials is carried out using an exploratory qualitative approach using interpretive, systematic, evaluative, constructive and argumentative techniques.The research results show that not all defaults can be categorized as debts in bankruptcy, except if the achievements in question are achievements in the field of business activities/trade debts. Defaults are only responsible for creditors who have made an agreement, but in bankruptcy law, they must be looked at and the resolution will involve all other creditors as well. Keywords: Law, Default, Bankruptcy.
Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Ribi, Hikmawati
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.730

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh pihak istri, menjadi tantangan serius bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk merespons hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi wajib. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut secara normatif dengan metode penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1/2016 telah sesuai dengan nilai rekonsiliasi dan due process, implementasinya masih terkendala oleh minimnya dukungan kelembagaan, terbatasnya mediator bersertifikat, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum memerlukan kejelasan normatif yang disertai kesiapan struktural dan dukungan budaya hukum. Penguatan kapasitas mediator dan peningkatan kesadaran publik menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan mediasi perceraian kerap dianggap sebagai formalitas. Efektivitas hukum tidak hanya membutuhkan kejelasan normatif, tetapi juga kesiapan struktur pelaksana dan dukungan budaya hukum. Oleh karena itu, penguatan pelatihan mediator, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi normatif bagi Mahkamah Agung dan institusi terkait guna memperkuat fungsi mediasi dalam sistem peradilan keluarga Islam di Indonesia.
Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Ribi, Hikmawati
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.730

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh pihak istri, menjadi tantangan serius bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk merespons hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi wajib. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut secara normatif dengan metode penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1/2016 telah sesuai dengan nilai rekonsiliasi dan due process, implementasinya masih terkendala oleh minimnya dukungan kelembagaan, terbatasnya mediator bersertifikat, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum memerlukan kejelasan normatif yang disertai kesiapan struktural dan dukungan budaya hukum. Penguatan kapasitas mediator dan peningkatan kesadaran publik menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan mediasi perceraian kerap dianggap sebagai formalitas. Efektivitas hukum tidak hanya membutuhkan kejelasan normatif, tetapi juga kesiapan struktur pelaksana dan dukungan budaya hukum. Oleh karena itu, penguatan pelatihan mediator, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi normatif bagi Mahkamah Agung dan institusi terkait guna memperkuat fungsi mediasi dalam sistem peradilan keluarga Islam di Indonesia.
Co-Authors Todingrara, Magdhalena Tasik Zakiah Zakiah Zakiah , Zakiah Zakiah