<![CDATA[Studi ini mendalami posisi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam mencapai objektif sistem pemidanaan serta penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Riset menggunakan metodologi hukum normatif yang memandang hukum sebagai rangkaian norma, dengan pendekatan literatur menyeluruh meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik pencatatan riwayat mantan tahanan dalam SKCK menciptakan diskriminasi sistematis dan menjadi hambatan besar bagi upaya reintegrasi sosial. Situasi ini berlawanan dengan filosofi pemidanaan yang menekankan pemulihan martabat individu setelah menjalani sanksi hukuman. Pengungkapan rekam jejak kriminal lewat SKCK dinilai mengabaikan asas presumption of innocence, membatasi akses kesempatan kerja, serta melanggar prinsip dasar kesetaraan dan anti-diskriminasi dalam lingkup HAM. Penelitian ini mengajukan transformasi fungsi SKCK menjadi dokumen arsip internal kepolisian tanpa publikasi eksternal, sebagai langkah mewujudkan sistem penegakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan HAM.]]>
Copyrights © 2025
