<![CDATA[Permasalahan sengketa perpajakan di Indonesia antara lain beban perkara di Pengadilan Pajak yang belum diputus serta penyelesaian sengketa perpajakan di dua pengadilan yaitu PTUN dan Pengadilan Pajak. Hal tersebut menimbulkan inefisiensi dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan reformasi perpajakan dengan merekonstruksi sengketa dan penegakan hukum perpajakan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penyelesaian sengketa dan penegakan hukum perpajakan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum Indonesia diharapkan mampu menerapkan tiga nilai dalam Pancasila yaitu musyawarah mufakat, nilai efisiensi dan nilai keadilan yang diharapkan dapat diterapkan dalam sengketa dan penegakan hukum perpajakan yang lebih efisien. Rekonstruksi sengketa dan penegakan hukum perpajakan yang berlandaskan pada tiga nilai utama dalam Pancasila, yaitu nilai musyawarah untuk mufakat, nilai efisiensi dan nilai keadilan, memerlukan reformasi perpajakan melalui revisi peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law. Untuk itu diperlukan rumusan Undang-Undang Sengketa Pajak dengan metode omnibus law yang merevisi beberapa undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang HPP, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam praktiknya, gagasan rekonstruksi sengketa dan penegakan hukum perpajakan perlu dilakukan dengan mengedepankan mediasi perpajakan, penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak dan mengoptimalkan pendekatan preventif seperti e-tax consulting.]]>
Copyrights © 2024
