Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II Khaidar Alifika El Ula; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.44063

Abstract

AbstractThe need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.Keywords: compensation; waqf; semarang-demak toll road.AbstrakKebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.Kata kunci: kompensasi; wakaf; tol semarang demak.
Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital Mukharom Mukharom; Ahmad Dwi Nuryanto; Khaidar Alifika El Ula
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v4i1.335

Abstract

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah, dan bagaimana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Adapun hasilnya adalah Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara online oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (e-commerce marketplace).
Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Merek Usaha Khaidar Alifika El Ula; Endah Pujiastuti; Subaidah Ratna Juita
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v2i4.1255

Abstract

The budding entrepreneurship that many students are starting to do often does not have the right business brand. In fact, brands are the spirit of the business world so that it runs smoothly, especially for goods and/or services. One of the first things that novice entrepreneurs must do when starting their business is to design a brand that is appropriate and reflects the spirit of their business. Designing a business brand by combining the strongest characteristics of the business and making it attractive to target consumers is an invaluable added value. Therefore, it is necessary to increase legal understanding for prospective entrepreneurs when starting their business, especially in the field of branding. The goal to be achieved is: to provide an understanding of the importance of business branding. This service is carried out using direct lecture and question and answer methods, and evaluation is carried out by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase student understanding.
Sosialisasi Pencegahan Bullying di Lingkungan SMAN 11 Kota Semarang Khaidar Alifika El Ula; Agus Saiful Abib; B Rini Heryanti; Rati Riana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 3 (2026): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i3.4340

Abstract

Bullying merupakan perilaku negative yang dilakukan berulang dengan maksud mengganggu dan menyebabkan seseorang tidak senang, tidak nyaman dan merasa tersakiti. Lembaga pendidikan didirikan dengan tujuan utamanya mengajar dan mendidik dengan standar tinggi untuk membentuk warga negara berkualitas. Bullying, yang berakar dari Tindakan menggertak, ditandai dengan agresivitas disengaja, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik yang berdampak  negatif  terhadap  prestasi  akademik dan kesehatan mental. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi terkait pencegahan bullying di SMA N 11 Kota Semarang yang dilaksanakan menggunakan beberapa metode seperti Pre-test, kemudian penyuluhan materi, dilanjut tanya jawab, dan diakhiri metode evaluasi dengan post-test. Kegiatan ini secara umum telah terselenggaran dengan baik dan lancar dengan memberikan peningkatan pemahaman dari 100 siswa yang awalnya hanya 40 memahami Bullying bertambah menjadi 70 siswa. Dengan adanya kegiatan ini, pencegahan bullying perlu dilakukan secepat mungkin maupun sejak dini dengan cara memberikan pemaham kepada siswa sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan tindak bullying di sekolah serta elemen pendidikan khususnya tenaga pendidik memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahayanya tindakan bullying di sekolah
Tax Reform Through the Reconstruction of Disputes and Law Enforcement Based on the Pancasila Legal Philosophy Radhyca Nanda Pratama; Khaidar Alifika El Ula; Bazarova Dildora Baxadirovna
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v11i01.69708

Abstract

Problems with tax disputes in Indonesia include the burden of cases in the Tax Court that have not been decided and as well as the resolution of tax disputes in two courts, namely the PTUN and the Tax Court. This gives rise to inefficiencies in resolving tax disputes. This research aims to formulate tax reform by reconstructing disputes and enforcing tax law based on the values of Pancasila as the ideals of Indonesian law. This research is normative legal research by prioritizing, prioritizing conceptual, statutory, and comparative approaches. The results of the research show that the urgency of resolving disputes and enforcing tax law which refers to the values of Pancasila as the ideals of Indonesian law is expected to be able to apply the three values in Pancasila, namely deliberation-consensus, the value of efficiency and the value of justice which are expected to be applied used in disputes and enforcement of tax law which is more efficient. Reconstructing disputes and enforcing tax law, which is based on the three main central values in Pancasila, namely the value of deliberation and consensus, the value of efficiency, and the value of justice, requires tax reform through the revision of statutory regulations using the omnibus law method. This requires involves the formulation of the Tax Dispute Law using the omnibus law method, which revises several related laws such as the Tax Court Law, the HPP Law, and various other related associated laws and regulations. In practice, the idea of dispute reconstruction and tax law enforcement needs to be carried out by prioritizing tax mediation, resolving tax disputes in the Tax Court, and optimizing preventive approaches such as e-tax consultation.
Peningkatan Pemahaman Pada Perlindungan Hukum Transaksi Online bagi Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang Supriyadi Supriyadi; Dewi Tuti Muryati; Khaidar Alifika El Ula
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11731

Abstract

Community Service, Universitas Semarang chose SMA Ksatrian Semarang. The Ksatrian High School Semarang was chosen as the location for community service activities with the topic Understanding Consumer Protection in Online Buying and Selling Transactions, considering that online shopping consumers are generally young people, teenagers, including students in high school who already have very adequate internet facilities. The Semarang City area is one of the areas with very adequate internet facilities in Central Java Province. Teenagers who are still unable to understand the bad side of online transactions will become angry for consumers so that understanding is still very much needed, maybe even very important. Consumers who transact through online channels in addition to getting convenience and practicality, often also experience losses on online selling transactions. While the method used by the service team is the Socialization method, which explains the rules and sanctions applied in the use of electronic media, especially in business activities, the Discussion method so that participants better understand the material presented. Through discussion, socialization is not just a transfer of knowledge but can share experiences and problems that are being faced by partners. Questionnaire method This method is used to find out how much interest Semarang Kesatrian High School students are about understanding protection in online transactions. Solutions to problems related to buying and selling transactions through the online system to students as consumers are carried out by providing socialization and exposure to legal materials, ranging from understanding consumer legal protection, consumer losses, legal basis for online buying and selling transactions, legal remedies consumer protection and consumer dispute resolution
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Khaidar Alifika El Ula; Amri Panahatan Sihotang; Wafda Vivid Izziyana; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/7yc5v726

Abstract

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.