<![CDATA[Raperda Hunian Layak Kota Surabaya menjadi regulasi strategis yang tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya dalam rangka mewujudkan hunian yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh warga. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan menghadapi tantangan kompleks terkait pertumbuhan penduduk, urbanisasi tinggi, kawasan permukiman kumuh, dan permasalahan sosial seperti prostitusi, pergaulan bebas, serta keberadaan warga yang tinggal di kos atau kontrakan tanpa identitas resmi. Raperda ini menghadirkan payung hukum untuk melindungi hak penghuni rumah kos dan kontrakan, termasuk kewajiban pemilik rumah memberikan surat keterangan tidak keberatan bagi penggunaan alamat sebagai domisili administratif. Selain itu, regulasi ini mendorong program hunian bersubsidi bagi masyarakat menengah ke bawah, menjamin kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan warga secara menyeluruh. Melalui pengaturan prinsip-prinsip umum dalam Raperda dan detail teknis melalui Peraturan Wali Kota, diharapkan tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik hunian dan penghuni, memperkuat data kependudukan, serta mendukung perencanaan pembangunan kota yang lebih tertib dan humanis.]]>
Copyrights © 2025
