<![CDATA[Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano menghadapi tantangan serius akibat maraknya alih fungsi lahan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kebijakan tata ruang mampu mengatasi penyempitan danau serta faktor-faktor penghambat penerapannya. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan lemahnya regulasi, tumpang tindih kebijakan sektoral, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya data spasial yang akurat. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya daya guna kebijakan tata ruang dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Tondano. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi geospasial, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan maupun masyarakat lokal.]]>
Copyrights © 2025
