Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Palempung, Leidy Wendy
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Millennial Generation Religious Moderation Pusian Youth Organization Based on The 1945 Constitution Post Amendment to Article 28E Paragraph 1 Agustien Cherly Wereh; Leidy Wendy Palempung; Reynold Simanjuntak; Merry Lenda Kumajas; Henry Lumenta; Romi Mesra
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 9 No 4 (2023): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1516

Abstract

Religious moderation is a component of character education, and religious moderation is a government strategy that is beneficial for reconciling religious differences. Religious moderation is used to mitigate disparities between religious groups. The aim of this research is to find out how the millennial generation religious moderation pusian youth organization based on the 1945 constitution post amendment to article 28E paragraph 1. This research uses qualitative research methods with data collection methods in the form of observation, interviews, and taking documentation. The data analysis used in this research is in the form of data reduction, then how the data is presented, until then the data is drawn to a conclusion. This research can be concluded as, collaboration between youth organizations of different religions, increasing internal and external social awareness of youth organization, increasing the worship activities of youth organization, and youth organization community service work with the surrounding community.
THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN ACCESS TO JUSTICE: BRIDGING LAW AND SOCIETY Mongdong, Novita; Wereh, Agustien Cherly; Palempung, Leidy; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 1 (2023): (JUNI 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explore the role of social networks in facilitating access to justice in Indonesia, focusing on how individuals and communities use their social connections to understand, access, and navigate the legal system. Using a qualitative approach, this study combines fieldwork in three different locations in Indonesia (urban, rural, and remote areas) with a comprehensive literature review. Data collection methods include in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that social networks play a crucial role in three main aspects: dissemination of legal information, mobilization of resources, and formation of legal problem-solving strategies. However, the effectiveness of social networks in facilitating access to justice varies depending on geographic and socio-cultural contexts. The study also reveals tensions between community-based conflict resolution mechanisms and the formal justice system, as well as the transformation of the role of social networks due to digitalization. These findings emphasize the need for a more holistic and contextual approach to improving access to justice in Indonesia, taking into account the complex dynamics of social networks.
THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN ACCESS TO JUSTICE: BRIDGING LAW AND SOCIETY Novita Mongdong; Agustien Cherly Wereh; Leidy Palempung; Romi Mesra
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 1 (2023): (JUNI 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explore the role of social networks in facilitating access to justice in Indonesia, focusing on how individuals and communities use their social connections to understand, access, and navigate the legal system. Using a qualitative approach, this study combines fieldwork in three different locations in Indonesia (urban, rural, and remote areas) with a comprehensive literature review. Data collection methods include in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that social networks play a crucial role in three main aspects: dissemination of legal information, mobilization of resources, and formation of legal problem-solving strategies. However, the effectiveness of social networks in facilitating access to justice varies depending on geographic and socio-cultural contexts. The study also reveals tensions between community-based conflict resolution mechanisms and the formal justice system, as well as the transformation of the role of social networks due to digitalization. These findings emphasize the need for a more holistic and contextual approach to improving access to justice in Indonesia, taking into account the complex dynamics of social networks.
HUKUM ADMINISTRASI DALAM ERA DIGITAL Palempung, Leidy Wendy; Rumimpunu, Indra
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Hukum administrasi memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam mengawasi kebijakan publik di era digital, dengan menyoroti prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.Melalui pendekatan normatif dan analisis empiris, artikel ini membahas bagaimana hukum administrasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Fokus utama kajian ini adalah integrasi teknologi digital dalam proses pengawasan, termasuk penggunaan big data, e-government, dan platform pengaduan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti risiko pelanggaran privasi dan kurangnya pemahaman hukum terkait teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum administrasi yang adaptif dan responsif untuk menjawab kebutuhan pengawasan kebijakan publik di era digital. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
HUKUM ADMINISTRASI DALAM ERA DIGITAL Palempung, Leidy Wendy; Rumimpunu, Indra
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Hukum administrasi memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam mengawasi kebijakan publik di era digital, dengan menyoroti prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.Melalui pendekatan normatif dan analisis empiris, artikel ini membahas bagaimana hukum administrasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Fokus utama kajian ini adalah integrasi teknologi digital dalam proses pengawasan, termasuk penggunaan big data, e-government, dan platform pengaduan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti risiko pelanggaran privasi dan kurangnya pemahaman hukum terkait teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum administrasi yang adaptif dan responsif untuk menjawab kebutuhan pengawasan kebijakan publik di era digital. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN DALAM PENGAMANAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) Pongulu, Fera Kadma; Palempung , Leidy Wendy; Simandjuntak , Reynold
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak memiliki dasar hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak prinsip negara hukum serta kepercayaan masyarakat. Kasus penembakan di Ratatotok yang menewaskan warga sipil menunjukkan pelanggaran serius yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik, serta mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian.
EVALUASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENGATASI PENYEMPITAN DANAU TONDANO AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN Palempung, Leidy Wendy
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano menghadapi tantangan serius akibat maraknya alih fungsi lahan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kebijakan tata ruang mampu mengatasi penyempitan danau serta faktor-faktor penghambat penerapannya. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan lemahnya regulasi, tumpang tindih kebijakan sektoral, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya data spasial yang akurat. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya daya guna kebijakan tata ruang dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Tondano. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi geospasial, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan maupun masyarakat lokal.
Co-Authors Henry Noch Lumenta Merry Lenda Kumajas Mongdong, Novita Novita Mongdong Pongulu, Fera Kadma Reynold Simandjuntak Reynold Simanjuntak Romi Mesra Rumimpunu, Indra Wereh, Agustien Cherly