<![CDATA[Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada 21 Juni 2023. Kendati status pandemi Covid-19 sudah dinyatakan menjadi endemi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, saat ini masih ditemukan pelaku usaha yang merumahkan pekerjanya guna menekan labour cost dengan tidak membayarkan upah pekerja dengan dalih asas no work no pay karena perusahaan berhenti produksi sementara. Tulisan ini berfokus membahas analisis yuridis penerapan asas no work no pay dalam pemenuhan hak upah pekerja saat perusahaan berhenti produksi sementara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu penerapan asas no work no pay ketika perusahaan berhenti produksi sementara didasari hubungan kerja pada yang tetap berjalan karena tidak terjadi PHK, sehingga pekerja tetap berhak menerima upah. Pemberi kerja yang tidak membayar upah dalam situasi ini melanggar ketentuan Pasal 186 UU Nomor 6 Tahun 2003. Pelanggaran terhadap hak upah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan hak. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu melakukan reformulasi norma pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan khususnya batasan asas no work no pay, membuat guidelines pada tataran yudisial dan administratif untuk menyeragamkan intepretasi penerapan asas tersebut dalam pemenuhan hak upah pekerja. Penguatan pengawasan di bidang ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan sangat diperlukan guna menjamin dipatuhinya norma ketenagakerjaan oleh pemberi kerja melalui rutinitas kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kegiatan usaha dengan tahapan preventif edukatif, tahap represif non yustisial, dan tahap represif yustisial.]]>
Copyrights © 2025
