Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah UPI YPTK Jurnal Dedikasi Hukum Reformasi Hukum PUSKAPSI Law Review Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Sriwijaya Journal of Private Law
Putri, Rizha Claudilla
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurfitrah, Mesya Assauma; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9102

Abstract

Gagasan moratorium kepailitan dan PKPU muncul dari meningkatnya perkara yang didaftarkan di pengadilan niaga dan dampak ekonomi lainnya, sehingga moratorium sebenarnya bisa dikatakan bukanlah solusi yang tepat. Peninjauan kembali terhadap pembahasan moratorium dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian dan jika moratorium dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dan ketertiban bagi semua pihak. Moratorium perkara kepailitan dan PKPU bukanlah solusi yang efektif, mengingat lembaga kepailitan dan PKPU muncul dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Artinya, gagasan moratorium harus melalui proses legislasi agar bisa sinkron dengan  UU Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme ini tidak mudah dan memakan waktu lama hingga gagasan moratorium secara teknis menjadi peraturan hukum. Begitu pula dengan gagasan moratorium yang secara teknis hukumnya terkait dengan pembatasan kompetensi peradilan niaga, sehingga diperlukan sinkronisasi fungsi legislasi dan yudikatif. Jika diterapkan, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang mengarah pada penelitian kepustakaan.Debitur pailit dapat mengajukan rehabilitasi yang akan menghilangkan setatusnya sebagai debitur pailit. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan bersifat luas dan mendasari hukum kepailitan dan pembayaran yang ditangguhkan. Penerapan asas kegiatan ekonomi berkelanjutan tidak hanya sebatas diatur dalam undang-undang saja, namun mempunyai arti yang lebih luas, yang juga mencakup seluruh proses proses kepailitan dan penangguhan pembayaran utang. Penerapan prinsip manajemen berkelanjutan dalam kepailitan dan penundaan pembayaran utang ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Trinanda, Moulyta Elgi; Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstract

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.
Dark Patterns sebagai Bentuk Manipulasi Perilaku Konsumen Digital: Analisis Interdisipliner terhadap Dampak Psikologis, Hukum, dan Ekonomi dari Praktik Desain Manipulatif dalam Ekosistem E-Commerce Global Putri, Rizha Claudilla
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.611

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena dark patterns sebagai bentuk manipulasi perilaku konsumen dalam ekosistem e-commerce global melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif psikologis, hukum, dan ekonomi. Dark patterns merupakan teknik desain antarmuka yang secara sengaja dirancang untuk memanipulasi konsumen agar melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan preferensi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research untuk menganalisis dampak dark patterns terhadap perilaku konsumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark patterns memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan konsumen, dengan efek psikologis berupa eksploitasi bias kognitif, dampak hukum berupa potensi pelanggaran hak konsumen, dan dampak ekonomi berupa distorsi pasar dan kerugian konsumen. Studi ini juga mengungkapkan bahwa regulasi saat ini masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas dark patterns, sementara dampak ekonominya mencapai miliaran dolar secara global. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami mekanisme manipulasi digital dan praktis dalam pengembangan kerangka regulasi yang lebih efektif untuk melindungi konsumen di era digital.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di El’s Coffee Lampung Putri, Rizha Claudilla; Nurfitrah, Mesya Assauma
Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jwcs.v4i2.24310

Abstract

Pada era globalisasi dimana perekonomian menjadi hal yang sangat krusial bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan mengakibatkan sebagian besar dari mereka harus turun tangan dalam mencari pekerjaan. Kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan sudah sama dengan laki-laki. Mereka memiliki potensi yang dalam beberapa aspek dapat dibandingkan laki-laki, seperti dari segi intelektual, kemampuan maupun keterampilan. Pekerja perempuan juga harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan sesuai. Namun ada juga hal yang menjadi pembeda antara keduanya yang terlihat sangat jelas dimana perempuan memiliki fisik, psikis dan biologis yang relatif lebih lemah sehingga perempuan memerlukan perlindungan hukum yang jelas saat menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial terkait hak atau perlakuan yang didapat oleh para pekerja perempuan. Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja perempuan yang bekerja di El’s Coffee Lampung. Penelitian ini menggunakan metode yurdis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dan menggunakan teknik wawancara dengan para pekerja perempuan di El’s Coffee Lampung. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa El’s Coffee Lampung telah mengikuti sebagian besar aturan bagi pekerja perempuan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang pada faktanya di lapangan masih belum sesuai sehingga masih perlu adanya tindak lanjut dari pengusaha untuk menyesuaikan dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar para pekerja perempuan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang layak dan sesuai saat bekerja.
Legal Implications of Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 on the Financial Conglomerate System in Indonesia Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Nurfitrah, Mesya Assauma
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 4, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i4.3043

Abstract

Introduction: Financial conglomeration in Indonesia is a strategy of combining companies from different sectors to diversify income and reduce risk.Purposes of the Research: This research aims to analyze the Financial Services Authority Regulation Number: 30/2024, which aims to harmonize the provisions of financial conglomeration with Law Number: 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening.Methods of the Research: The method used is normative research, focusing on analyzing legal norms and related policies.Findings of the Research: The results show that Financial Services Authority Regulations Number 30/2024 introduces a Financial Conglomerate Holding Company that is responsible for the control and consolidation of conglomerate members. The implementation of integrated supervision is expected to enhance financial system stability and support inclusive and sustainable economic growth. This research provides insight into the challenges and opportunities in regulating financial conglomerates in Indonesia.
Analisis Yuridis Penerapan Asas "No Work No Pay" dalam Pemenuhan Hak Upah Pekerja saat Perusahaan Berhenti Produksi Sementara Azani, Adila; Putri, Rizha Claudilla
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress)
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.53782

Abstract

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada 21 Juni 2023. Kendati status pandemi Covid-19 sudah dinyatakan menjadi endemi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, saat ini masih ditemukan pelaku usaha yang merumahkan pekerjanya guna menekan labour cost dengan tidak membayarkan upah pekerja dengan dalih asas no work no pay karena perusahaan berhenti produksi sementara. Tulisan ini berfokus membahas analisis yuridis penerapan asas no work no pay dalam pemenuhan hak upah pekerja saat perusahaan berhenti produksi sementara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu penerapan asas no work no pay ketika perusahaan berhenti produksi sementara didasari hubungan kerja pada yang tetap berjalan karena tidak terjadi PHK, sehingga pekerja tetap berhak menerima upah. Pemberi kerja yang tidak membayar upah dalam situasi ini melanggar ketentuan Pasal 186 UU Nomor 6 Tahun 2003. Pelanggaran terhadap hak upah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan hak. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu melakukan reformulasi norma pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan khususnya batasan asas no work no pay, membuat guidelines pada tataran yudisial dan administratif untuk menyeragamkan intepretasi penerapan asas tersebut dalam pemenuhan hak upah pekerja. Penguatan pengawasan di bidang ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan sangat diperlukan guna menjamin dipatuhinya norma ketenagakerjaan oleh pemberi kerja melalui rutinitas kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kegiatan usaha dengan tahapan preventif edukatif, tahap represif non yustisial, dan tahap represif yustisial.
Legal Counceling on Early Marriage Prevention in the Context of Reproductive Health Protection for Junior High School Students Putri, Rizha Claudilla; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Azani, Adila
Majalah Ilmiah UPI YPTK Vol. 32 (2025) No. 2
Publisher : Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35134/jmi.v32i2.185

Abstract

The high national prevalence of early marriage in Indonesia, affecting 5.90% of women aged 20-24 who were married before 18, and particularly 8.45% in South Sumatra, poses a significant risk to adolescent physical and mental well-being. Early marriage often leads to severe health consequences like high maternal and infant mortality rates, preeclampsia, and anemia due to an immature reproductive system. The current minimum marriage age is 19 years for both genders as regulated by Law Number 16/2019. This community service aimed to address the lack of knowledge among adolescents on this critical issue. The activity at Junior High School 23 Palembang utilized the Participatory Action Research (PAR) approach, focusing on legal counseling and interactive discussions for ninth-grade students. The core material covered legal provisions, social, mental, and reproductive health impacts, and the roles of parents and schools. A key finding was the significant improvement in student understanding, as evidenced by the evaluation: the average score increased from 56.25 on the pre-test to 90.82 on the post-test, an increase of 34.58 points. This result confirms the effectiveness of the legal counseling in enhancing students' legal knowledge and fostering a positive attitude to reject early marriage and act as agents of change.
Legal Perspective on Foreign Direct Investment and Economic Growth in Phillipines Putri, Rizha Claudilla; Azani, Adila
Reformasi Hukum Vol 29 No 3 (2025): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i3.1328

Abstract

Foreign direct investment (FDI) plays a pivotal role in fostering economic growth, particularly in developing economies such as the Philippines. While much of the literature emphasizes economic determinants of FDI, limited research has examined the interaction between law and economics in shaping investment sustainability. This study adopts a descriptive qualitative approach, combining doctrinal legal research with economic analysis, to investigate how regulatory certainty, institutional frameworks, and dispute settlement mechanisms influence FDI inflows. Drawing on primary sources such as the Foreign Investments Act of 1991, bilateral investment treaties, and international arbitral decisions, as well as secondary data from UNCTAD, the World Bank, and the Bangko Sentral ng Pilipinas, the research explores the legal and economic dynamics of FDI from 2000 to 2025. Findings reveal that while economic reforms and comparative advantages have driven FDI growth in the Philippines, legal certainty and compliance with international investment norms remain critical in sustaining investor confidence. This dual analysis underscores that inclusive and sustainable growth can only be achieved when foreign investment is supported by transparent legal frameworks, effective dispute resolution, and alignment with international obligations. The article contributes to bridging the gap between economic studies and legal discourse on FDI, offering recommendations for strengthening regulatory mechanisms to enhance the Philippines’ long-term investment climate.
Co-Authors Amini, Fitria Azani, Adila Handayani, Sri Mesya Assauma Nurfitrah Muhammad Syaifuddin Prasada, Erisa Ardika Ramadhan, Muhammad Syahri Rasyid, Muhamad Trinanda, Moulyta Elgi