<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan permohonan pengesahan anak dalam sistem administrasi kependudukan sebagai mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak waris anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus kualitatif, penelitian ini menelaah praktik dan hambatan yang terjadi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan anak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kerumitan prosedur, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum sinkronnya pelaksanaan administrasi antarinstansi terkait, seperti antara pengadilan dan dinas kependudukan. Meskipun demikian, pengadilan dan Posbakum berperan strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam memfasilitasi pemohon yang mengalami hambatan ekonomi maupun administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan anak melalui penetapan pengadilan merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum di bidang kewarisan. Selain itu, hasil penelitian menegaskan urgensi peningkatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
