Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICES: Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA)
Sabrina Mina Nurrahmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES) Amiliya; Rangga Aditya Rastra Pradana; Alhambra Bilal Makayasa; Angie Kesuma Putri; Sabrina Mina Nurrahmah; Nurkholis Anwar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/JMA/v1i1.04

Abstract

Pada umumnya penyelesaian sengketa Internasional ini umumnya dilakukan dengan suatu cara damai dan dengan cara kekerasan di mana penerapan penyelesaian lewat jasa baik masuk di dalam kategori penyelesaian secara damai, cara ini merupakan suatu cara yang dapat diupayakan terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam piagam PBB pasal 33 supaya suatu negara yang terlibat dalam sebuah sengketa  tidak perlu menyelesaikannya dengan cara kekerasan atau perang seperti di masa lalu yang mengandalkan kekuatan secara fisik. Dengan berkembangnya ilmu diplomasi dari masa ke masa memberikan ruang keterlibatan dari pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Good offices yang merupakah suatu cara penyelesaian sengketa Internasional yang tidak diatur secara eksplisit di dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa namun telah diatur di dalam Convention for the pacific settlement of International Disputes atau Hague Convention 1899. Sehingga artikel yang ditulis ini akan menganalisis secara singkat mengenai peran pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa internasional dikarenakan di dalam piagam PBB sendiri tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan batasan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa.
IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA Sabrina Mina Nurrahmah; Tanissa Diva Siti Murbarani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4690r524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan permohonan pengesahan anak dalam sistem administrasi kependudukan sebagai mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak waris anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus kualitatif, penelitian ini menelaah praktik dan hambatan yang terjadi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan anak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kerumitan prosedur, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum sinkronnya pelaksanaan administrasi antarinstansi terkait, seperti antara pengadilan dan dinas kependudukan. Meskipun demikian, pengadilan dan Posbakum berperan strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam memfasilitasi pemohon yang mengalami hambatan ekonomi maupun administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan anak melalui penetapan pengadilan merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum di bidang kewarisan. Selain itu, hasil penelitian menegaskan urgensi peningkatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Legal Protection for Consumers Harmed by PT Hasanah Magna Safari's Umrah Services Azzahra Amalia Wijaya; Faradila Arrahma; Alfia Rahma Nadhifah; Sabrina Mina Nurrahmah
JUSTICES: Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v5i1.175

Abstract

Hajj and Umrah are very important in the lives of Muslims, especially in Indonesia. However, many pilgrims in Indonesia experience several problems, including fraud and negligence from the Umrah service bureau, especially a case involving PT Hasanah Magna Safari which defrauded hundreds of Umrah pilgrims causing losses of up to 14 billion rupiah. This study aims to analyze consumer protection for Umrah pilgrims, by utilizing a normative legal research approach. This study also examines laws and regulations, Law Number 8 of 1999 and Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah. This study focuses on consumer protection by increasing supervision of Hajj services in Indonesia that can protect consumer rights including the rights of Umrah service bureau pilgrims of PT. Hasanah Magna Safari.
Co-Authors Alfia Rahma Nadhifah Alhambra Bilal Makayasa Amiliya Angie Kesuma Putri Azzahra Amalia Wijaya Faradila Arrahma Nurkholis Anwar Rangga Aditya Rastra Pradana Tanissa Diva Siti Murbarani