<![CDATA[Meningkatnya kasus judi online di Indonesia tidak hanya menimbulkan kekhawatiran sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum baru dalam menjamin prinsip due process of law, khususnya dalam perlindungan hak-hak tersangka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku judi online, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Medan memberikan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, guna menjamin hak-hak tersangka seperti hak untuk membela diri, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat pro bono, minimnya pemahaman hukum dari pelaku, serta resistensi aparat penegak hukum terhadap keberadaan penasihat hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan LBH Medan, peningkatan litera si hukum bagi masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antara LBH dan aparat penegak hukum guna memastikan perlindungan hak asasi setiap individu dalam perkara pidana, termasuk pelaku judi online. ]]>
Copyrights © 2025
