Articles
78 Documents
<![CDATA[Praktek perkawinan beda agama dihubungkan dengan undang-undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 68 tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Diar Faroha]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.883 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i1.180
<![CDATA[Marriage is the union of two people who initially live alone and then are united in the sacred bond of marriage, which then forms a family (household). Interfaith marriages often occur and many do it, but it is clear that religion forbids interfaith marriages and Article 2 paragraph 1 of the UUP also emphasizes that marriage must be based on each other's beliefs or religions. This type of research uses normative juridical research methods, namely legal research that prioritizes library research with an emphasis on reviews from a scientific perspective and how it is implemented in practice. Humans by nature are social creatures who cannot live alone and must coexist with each other, marriage bonds are legal bonds between men and women on the basis of love and affection between them. Therefore, humans always live with each other, the family is the smallest group in the structure of social life. As according to the decision of the Constitutional Court number 68 of 2014 that marriage must be based on religion and beliefs held by each individual.]]>
<![CDATA[Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi ]]>
<![CDATA[Gania Fasya]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.482 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i1.183
<![CDATA[This study aims to analyze the reading and signing of the deed via video conference, it is related to the concept of cyber notary. In this era of globalization, where there are openings and opportunities to conduct transactions carried out electronically, especially in electronic certification carried out by a notary. This journal was created to examine the authority of a notary in certifying transactions carried out electronically related to the reading and making of the deed via video conference. The research method used in writing this journal is an empirical legal research method or sociological juridical, namely using a statutory, case, and historical approach. In this case the author draws a conclusion that with regard to electronic certification, if it is associated with reading and signing the deed carried out by a notary through video conference, it cannot be implemented by a notary, this is because there are no definite regulations governing and several conflicting regulations related to certification. transactions conducted electronically include the Civil Code and Article 1 number 7 of the Law on Notary Positions. Based on the results of this study, the authority of a notary related to electronic certification related to reading and reading words through video conference cannot be applied because there are no definite regulations governing it, the implementation of this electronic certification must be synchronized between regulations so that there are no conflicting regulations so that the implementation of this electronic certification has clear regulations and certainly legal certainty for notaries and other parties.]]>
<![CDATA[Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia ]]>
<![CDATA[Iwan Supriyanto]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.634 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i1.184
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap penggunaan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari undang-undnag nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan mengunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbil dalam pelaksanaan penggunaan jasa debt collector dalam eksekusi jaminan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di harapkan adalah dapat menyimpulkan eksekusi objek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 terhadap penggunaan debt collector. eksekusi jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan. Oleh karena itu, keharusan mendaftarkan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan masih perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.]]>
<![CDATA[Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Ginan Wibawa]]>;
<![CDATA[Rizal Muttaqin]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.619 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i1.185
<![CDATA[Hukum ekonomi syariah (fiqh muāmalah) menjadi instrumen utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer. Tetapi dalam penerapannya, masih ditemukan berbagai macam permasalahan yang mengindikasikan dominannya paradigma normatif-ideologis daripada obyektif- empiris. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai permasalah tersebut dengan melihat implikasi filsafat Immanuel Kant dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan erat dengan objek kajian dan referensi lain yang berupa hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori dari berbagai buku teks dan dianalisis dengan pendekatan filosofis dan historis. Artikel ini menemukan bahwa filsafat kritisisme Kant diawali dengan menaruh keraguan atas filsafat rasionalisme yang menerima pengetahuan-pengetahuan apriori tanpa kritik. Namun tidak skeptis seperti Hume, Kant mencoba merumuskan sebuah epistemologis yang memungkin pengetahuan apriori ini bisa diterima. Hingga akhirnya Kant menemukan pengetahuan yang sintesis apriori yang menjembatani antara rasionalisme dan empirisme. Oleh karena itu, disinilah letak urgensi pengaruh epistemologi Kant terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealis dan historis- empiris. Sehingga, ajaran Islam yang dirumuskan dalam hukum ekonomi syariah dan diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai.]]>
<![CDATA[Kajian pasal 32 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Iwan Supriyanto]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.194 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i1.186
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisa pengaturan hukum mengenai Protokol Notari syang diserahkan padaNotaris pengganti. 2. Untuk menganalisa penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 undang-undang Jabatan Notaris tentang serah terima Protokol Notaris Pengganti kepada Notaris. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penulisan bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi baik itu alamiah ataupun fenomena buatan. Sumber data berasal dari data sekunder atau studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri bahan bahan dari studi kepustakaan yang terdiri dari data hukum primer berupa bahan yang mengikat yaitu undang-undang, data hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku atau jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum seperti kamus atau ensiklopedia. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang Notaris Pengganti dalam memegang Protokol Notaris yang digantikannya diatur di dalam Pasal 32 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana penunjukan Notaris Pengganti oleh Notaris diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Negara pada pelaksanaan sidang Itsbat Terpadu terhadap penurunan jumlah Pernikahan Sirri ]]>
<![CDATA[Fibriyanti Karim]]>;
<![CDATA[Sofyan Piyo]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.709 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i2.432
<![CDATA[Pernikahan sirri di Gorontalo sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Salah satu faktor pernikahan sirri yakni adanya letak geografis antara tempat tinggal dan Kantor Urusan Agama yang jaraknya dianggap jauh oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu untuk menekan angka pernikahan sirri maka Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil selaku Lembaga Negara bekerjasama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu di masing – masing wilayah. Metode Penelitian yakni:Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian yakni Pengadilan Agama dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan sidang itsbat memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam hal pengurangan angka pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin bersama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sidang itsbat, pencatatan nikah hingga penerbitan buku nikah ditempat.Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dianggap berhasil dilihat dari berkurangnya permintaan sidang itsbat di Pengadilan Agama tiap tahunnya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB) ]]>
<![CDATA[Meli Pransiska Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (500.463 KB)
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i2.433
<![CDATA[Putusan Hakim adalah puncak dari prose hukum Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim. Maka dari itu tidak jarang Hakim mengeleuarkan putusan melebihi dari yang diminta Jaksa Peunut Umum, Ultra petita istilahnya, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya. Bahkan pada kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan.Dalam perkembangannya di Indonesia Pengadilan telah banyak memutus putusan-putusan yang mengandung Ultra Petita maupun yang tidak memutus dengan Ultra Petita. Adanya putusan Pengadilan yang memuat ultra petita inilah yang banyak menjadi perdebatan sehingga penulis berusaha mengkaji dan meneliti melalui hal tersebut.]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) ]]>
<![CDATA[Retnavia Putri Budiastuty]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v1i2.431
<![CDATA[Perjanjian merupakan kegiatan yang lazim dilakukan sebagai dasar hubungan hukum yang berkaitan dengan kesepakatan yang telah disetujui. Pada praktek yang terjadi dimasyarakat sering dijumpai perjanjian lisan karena dianggap mempunyai metode yang cepat, praktis dan budaya saling percaya. Terkadang perjanjian lisan mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian dipengadilan apabila terjadi wanprestasi. Namun bukan berarti perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuktian dari perjanjian lisan sebagai kekuatan hukum yang sah mengikat dan menjamin para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan untuk mengetahui bagaimana pembuktian wanprestasi atas perjanjian secara lisan yang dikomparasikan dengan Putusan PN Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam hal ini menganalisa secara sistematis dan faktual terkait wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun dalam kenyataannya perjanjian lisan seringkali memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, namun perjanjian lisan tetap berkekuatan hukum kuat dengan disertai bukti-bukti lainnya diluar bukti tulisan seperti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.]]>
<![CDATA[Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris ditinjau dari hukum islam ]]>
<![CDATA[Azhara Firullah]]>;
<![CDATA[Fikri Aiman Naufal Azmi]]>;
<![CDATA[Moh. Sholakhudin Al Ayyubi]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v2i2.529
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan anak angkat terhadap hak waris yang ditinjau dari hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif,disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua seluruhnya,meskipun si pewaris telah membuat surat wasiat.Karena dalam hukum islam anak angkat mendapat bagian paling banyak hanya 1/3 bagian dari keseluruhan harta pewaris.Dan tidak seharusnya pewaris membuat surat wasiat demikian,sudah seharusnya pewaris mengetahui hak dan kedudukan anak angkat. Hasil penelitian ini merupakan hasil untuk menunjukan penjelasan dari beberapa kesimpulan yang diutamakan dari segi hukum positif di Indonesia atau berasaskan berdasarkan aspek yuridis yang terhubung dengan hukum islam yaitu seorang anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya yang diberikan surat wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI.]]>
<![CDATA[Price Negotiation of E-Purchasing Catalog In Government Procurement of Goods/Services ]]>
<![CDATA[Iskandar Ahmaddien]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v2i1.637
<![CDATA[The role of the purchasing manager (purchase manager/commitment manager) in price negotiations is very important because the price of the items listed in the catalog is the price set by the catalog supplier. The government details and strictly regulates electronic shopping lists in price negotiations. However, in practice, this is difficult to apply because information about the strategy and ethics of purchasing managers of goods/services in price negotiations is limited, so that the procedures for implementing strategies and ethics in price negotiations for online shopping must be developed. This study is intended as a practical academic approach for procurement organizers to negotiate the price of an electronic purchase list, starting from procurement preparation and implementation of an electronic purchase list in the LKPP online purchase list application. This study uses a qualitative descriptive method by looking at various government regulations regarding the procurement of goods/services and other supporting literature. The result of this study is PP/PPK in negotiating prices for e-Purchasing Catalogs has been given technical guidance by LKPP through Decree of the Head of LKPP Number 122 of 2022 concerning Procedures for Organizing Electronic Catalogs]]>
