Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

rochim, abdul
Andri, Muhammad

Justicia Journal
Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya